PPP Janjikan Suharso Monoarfa Dapat Tempat Terhormat di Partai

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berjanji menempatkan Suharso Monoarfa di tempat terhormat, meski tak lagi menjabat ketua umum.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengajak Suharso bersama-sama mengonsolidasikan PPP menghadapi Pemilu 2024.

"Kami tentu berharap Pak Suharso dan beberapa kawan yang bersamanya bisa kembali duduk bareng, bersama mengonsolidasikan PPP untuk menghadapi Pemilu 2024," kata Arsul kepada Tribunnews, Sabtu (10/9/2022).

Baca juga: Muncul Isu Suharso Dipecat dari Ketum karena Ogah Digeser Jadi Menteri PANRB, Waketum PPP Membantah

Arsul berjanji pihaknya akan memberikan tempat terhormat bagi Menteri Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas) itu.

"Insyaallah Pak Suharso tetap kami tempatkan di tempat terhormat, meski tidak sebagai ketua umum," ucapnya.

Diharapkan Mau Jabat Ketua Majelis Pertimbangan

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, ketua umum menjadi satu-satunya posisi yang diganti dalam permohonan SK pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM.

"Di dalam permohonan SK pengesahan perubahan kepengurusan, yang kami ubah cuma satu, yakni posisi ketua umum," ungkap Arsul kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).

Dia menegaskan, posisi seperti sekretaris jenderal sampai bendahara umum masih tetap diisi oleh orang-orang yang sama.

Dia juga menegaskan, tak ada perpecahan dan konflik di internal PPP.

"Kalau ini konflik, pecah, atau apa, pasti kita main gusur-gusuran. Kan ini enggak. Bahkan belum kami isi ketua majelis pertimbangan pengganti Pak Mardiono," tuturna.

Arsul menjelaskan, PPP masih berharap Suharso setuju menjabat Ketua Majelis Pertimbangan PPP. Dengan demikian, diharapkan masalah akan segera selesai.

Baca juga: Makin Mesra Berkoalisi, Gerindra dan PKB Bakal Bikin Sekretariat Bersama

"Kami masih berharap Pak Suharso kemudian, 'ya sudah saya di situ saja. 'Ketua Majelis Pertimbangan PPP) Masalah selesai," harapnya.

Sebelumnya, PPP menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas), ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Selasa (6/9/2022).

Dipimpin Plt Ketua Umum DPP PPP Muhammad Mardiono, jajaran elite partai berlambang Kakbah itu membawa sejumlah berkas. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani turut mendampingi.

Baca juga: Jokowi Minta Semua Proyek Strategis Nasional Rampung Sebelum 2024 dan IKN Ditetapkan Jadi PSN