Kenaikan Harga BBM

Ekonom Faisal Basri Sebut Harga BBM di Arab Saudi pun Alami Peningkatan

“Berapa pun kuota BBM bersubsidi tidak akan pernah cukup. Gunakan semua instrumen untuk meringankan beban rakyat,” ujarnya.

Editor: Ahmad Sabran
Warta Kota/Rendy Rutama
Ilustrasi Kenaikan Harga BBM 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Ekonom senior Faisal Basri menilai kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi harus bisa dipahami dengan baik.

Penyesuaian harga minyak merupakan fenomena global yang terjadi hampir di semua negara, termasuk produsen besar seperti Arab Saudi.

"Harga di Indonesia lebih murah dibandingkan produsen utama minyak, Arab Saudi," kata Faisal Basri dalam diskusi bertajuk “Subsidi Untuk Siapa? Menelaah Efektivitas Penggunaan Uang Rakyat” akhir pekan lalu.

Faisal mengatakan, harga BBM bersubsidi di Indonesia amat jauh dari harga keekonomiannya.

Subsidi solar lebih dari Rp 10.000 per liter dan pertalite Rp 7.100 per liter.

“Berapa pun kuota BBM bersubsidi tidak akan pernah cukup. Gunakan semua instrumen untuk meringankan beban rakyat,” ujarnya.

Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jenderal Pol (P) Budi Gunawan beberapa waktu lalu memaparkan, atas pertimbangan stabilitas dan ketahanan ekonomi, langkah mempertajam subsidi kepada kelompok paling rentan sangat urgen dan harus menjadi prioritas.

Baca juga: Hukuman Disunat Jadi Empat Tahun, Pinangki Sirna Malasari Bebas Bersyarat dari Lapas Tangerang

“Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan situasi global saat ini akan terus memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara, dan dampaknya terutama akan sangat terasa di kalangan yang rentan secara ekonomi,” ujar Kabin.

Kenaikan harga pangan dan kebutuhan dasar sehari-hari lainnya dengan mudah menjadikan mereka semakin turun ke level kemiskinan akut dan bahkan absolut. Atas pertimbangan itulah Presiden Jokowi memutuskan untuk mengalihkan sebagian subsidi energi yang kurang efektif karena dinikmati oleh kalangan yang secara ekonomi lebih kuat menghadapi tekanan, yaitu kalangan mampu.

“Negara harus hadir memberikan perlindungan efektif. Ini yang melatarbelakangi keputusan pengalihan subsidi ini, agar fokus ke kelompok yang paling membutuhkan,” tegas Kabin Budi Gunawan.

Penajaman perlindungan sosial antara lain berupa tambahan dana bantalan sosial Rp24,17 triliun yang dalam kalkulasi Pemerintah masih di atas beban yang akan muncul akibat penyesuaian harga BBM.

“Dengan adanya bansos Rp24,17 triliun, kita harapkan bisa mengurangi beban 40 persen masyarakat terbawah dalam menghadapi tekanan akibat inflasi maupun kenaikan Pertalite dan solar ini. Oleh karena itu, jumlah kompensasinya dibuat jauh lebih besar dari estimasi beban yang mereka akan hadapi. Yaitu tadi estimasi Rp8,1 triliun, kita memberikan Rp24,17 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara, Sabtu (03/09).

“Kenaikan dari bantuan sosial sebanyak Rp24,17 triliun yang tadi mengcover 20,65 juta keluarga atau kelompok penerima, ini diperkirakan mencapai 30 % keluarga termiskin di Indonesia,” lanjut Sri Mulyani.

Baca juga: Gol Perdana ke Gawang Persija Jakarta Bikin Dendy Sulistyawan Semakin Termotivasi di Liga 1

Secara lebih rinci kenaikan bansos Rp24,17 triliun ini diperuntukkan bagi 20,65 juta keluarga tidak mampu yang masing-masing akan mendapatkan BLT (bantuan langsung tunai) untuk empat bulan dengan total Rp12,4 triliun, pemberian bantuan subsidi upah (BSU) bagi 16 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta perbulan dengan total Rp9,6 triliun, serta total Rp2,17 triliun yang berasal dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil (DAU dan DBH) Pemerintah Daerah untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek online, dan nelayan.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved