Kenaikan Harga BBM

Tolak Kenaikan BBM, Buruh dan Mahasiswa akan Demo Serempak, Polisi Amankan 600an SPBU

Organisasi Buruh KSPI dan ribuan mahasiswa akan melakukan demo besar-besaran pada Selasa (6/9/2022) untuk tolak kenaikan harga BBM

Istimewa
Ilustrasi, tolak BBM ribuan buruh dan mahasiswa akan berdemo serempak, Selasa (6/9/2022) 

Ini dilakukan untuk menahan peningkatan angka kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan dan energi.

Baca juga: Tips Sandiaga Uno untuk Para Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Menghadapi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

“Di tengah krisis energi dan krisis pangan global, masyarakat di berbagai belahan dunia menghadapi dampak kenaikan harga pangan dan energi.

"Untuk itu perlindungan harus diprioritaskan kepada kelompok ekonomi rentan," kata Abraham.

Abraham mengatakan, pengalihan subsidi barang ke orang akan membuat alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran.

Ia mengungkapkan, selama ini subsidi barang lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi atas. Seperti subsidi BBM, di mana 70 persen lebih justru dirasakan oleh pemilik mobil-mobil pribadi.

"Dengan pengalihan subsidi langsung ke orang dalam bentuk bantuan sosial bisa lebih tepat menyasar masyarakat yang lebih membutuhkan," ujarnya.

Untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, tutur Abraham, pemerintah telah melakukan beberapa perbaikan.

Pertama, data sasaran atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), saat ini telah diperbarui per satu bulan dari sebelumnya yang hanya satu atau dua kali per tahun.

Kedua, lanjut Abraham, meningkatkan transparansi penyaluran bansos. Di mana masyarakat secara terbuka bisa mengecek melalui cekbansos.kemensos.go.id.

Selain itu, ujar dia, pemerintah juga meningkatkan partisipasi keterlibatan publik melalui mekanisme usul-sanggah.

"Jadi masyarakat bisa memberikan usulan siapa yang belum mendapat bantuan namun dirasa layak dan juga bisa memberikan sanggahan siapa yang mendapat bantuan sosial namun dirasa tidak layak," terangnya.

Abraham juga memastikan, bahwa seluruh data sudah padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga tidak ada ada data ganda ataupun data fiktif.

“Sudah ada 126 juta data DTKS yang padan dengan NIK, 33 juta data yang sudah diperbaiki daerah, 16 juta data usulan baru, dan 3,5 juta data yang dicoret karena tidak layak," paparnya.

Sebelumnya pemerintah menyoroti subsidi BBM yang tidak telat sasaran, masih banyak pelaku usaha dan orang kaya yang mengkonsumsi BBM subsidi.

Berdasarkan data yang diperoleh pemerintah, 89 persen konsumen yang mengkonsumsi solar subsidi adalah kalangan dunia usaha.

Sumber: Tribunnews
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved