Jokowi Tanggapi Aksi Demo Besar Tolak Kenaikan Harga BBM, Akankah Demonstrans Ditemui?

Terdapat tiga isu yang diangkat dalam aksi tersebut.

Isu pertama, adalah penolakan rencana Pemerintah menaikan harga BBM.

Lalu isu kedua, buruh juga akan menolak pengesahan omnibus law cipta kerja.

Ketiga, buruh mendesak kenaikkan upah buruh tahun 2023 sebesar 10 hingga 13 persen.

"Ada beberapa alasan yang saling terkait kenapa Partai Buruh dan organisasi serikat buruh KSPI, FSPMI, alasan pertama kenaikkan harga BBM yang direncanakan 30 persen khususnya BBM bersubsidi pertalite menjadi 10 persen mengakibatkan daya beli buruh dan masyarakat kecil akan menurun drastis," ucap Said Iqbal.

Baca juga: Mahasiswa yang Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Kawasan Patung Kuda Mulai Membubarkan Diri

Menurutnya, sudah tiga tahun berturut-turut upah buruh tidak mengalami kenaikan akibat omnibus law cipta kerja.

Dirinya mengatakan Menaker sudah mengumumkan tahun 2023 kenaikan upah tetap menggunakan PP 36/2021.

"Artinya kembali upah pekerja masyarakat kecil tidak mengalami kenaikan atau 0 persen. Secara bersamaan inflasi sudah diumumkan pemerintah berkisar 4,9 persen sebelum kenaikan BBM. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,1 persen," kata Said

Polda Metro akan amankan

Sementara itu, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menggelar rapat koordinasi (rakor) di Kodam Jaya pada Kamis (1/9/2022).

Rapat yang digelar di Aula Sudirman Kodam Jaya, Jakarta Timur, dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mayjen Untung Budiharto.

Rapat Koordinasi Pengamanan Antisipasi Unjuk Rasa (unras) Penyetaraan Harga BBM menjadi tajuk dalam rakor tersebut.

Dalam rakor ini, aparat keamanan membahas pengamanan di tengah masyarakat imbas efek kenaikan harga BBM.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran meminta semua jajaran untuk bahu-membahu mengamankan Ibu Kota paska adanya pengumuman kenaikan harga BBM dari pemerintah.