Breaking News:

Pemilu 2024

Usulkan Jadwal Pilkada Serentak 2024 Dimajukan ke Bulan September, KPU Bakal Koordinasi dengan DPR

MK tak menutup kemungkinan memutus pemungutan suara ulang, hingga rekapitulasi ulang yang bisa mengganggu keserentakan tersebut.

Editor: Yaspen Martinus
Istimewa
Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal berkoordinasi dengan DPR, terkait usulan memajukan jadwal Pilkada Serentak 2024, dari Bulan November ke September. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal berkoordinasi dengan DPR, terkait usulan memajukan jadwal Pilkada Serentak 2024, dari Bulan November ke September.

"Pastinya ada koordinasi lagi yang waktu itu disampaikan," kata anggota KPU Mochammad Afifuddin, ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (26/8/2022).

Afifuddin menyatakan, jika jadwal perubahan Pilkada Serentak 2024 bisa diterima pihak pemerintah dan DPR, maka produk hukum yang memungkinkan sebagai dasarnya adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

"Mestinya Perppu," ujar Afifuddin.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya akan mencoba mengusulkan memajukan jadwal Pilkada Serentak 2024 ke Bulan September.

Usulan ini didasari soal makna sistem keserentakan yang hanya berlaku pada keserentakan dalam pencoblosannya, tapi bukan dengan pelantikan calon terpilihnya.

Baca juga: Junimart Girsang: Medsos yang Awasi Polri di Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua, Bukan Kompolnas

Padahal menurut Hasyim, pengaturan waktu pencoblosan di UU Pilkada yang saat ini ditetapkan November, punya semangat keserentakan yang bermakna bersama-sama dengan pelantikan pejabat legislatif dan eksekutif.

Namun, bila waktu pencoblosan Pilkada 2024 tetap dilakukan Bulan November, maka berdasarkan hitung-hitungan KPU selaku desainer penyelenggaraan pemilu, pelantikan kepala daerah di tahun yang sama dengan pelantikan presiden dan wakil presiden, sulit terealisasi.

Mengingat, bakal ada gugatan hasil pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Gegara Interupsi Sayang Saat Rapat Komisi III dan Kapolri, Legislator PKS Dilaporkan ke MKD

MK tak menutup kemungkinan memutus pemungutan suara ulang, hingga rekapitulasi ulang yang bisa mengganggu keserentakan tersebut.

"Karena mungkin orang menggugat ke MK, MK membuat putusan pemungutan suara ulang, rekap ulang, untuk mencapai keserentakan pelantikan agak berat," jelas Hasyim.

Dengan pertimbangan ini, KPU, kata Hasyim, mengusulkan waktu pencoblosan Pilkada Serentak 2024 dapat direvisi dari Bulan November menjadi September 2024.

Baca juga: Wakapolri Bakal Pimpin Sidang Banding Pelanggaran Kode Etik Ferdy Sambo

"Pasti nanti ada perubahan mekanisme UU Pilkada, seperti kemarin 2020 September jadi Desember."

"Mungkin nanti KPU akan mengajukan usulan itu satu saja, untuk pemungutan suara Pilkada maju jadi September 2024," paparnya. (Danang Triatmojo)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved