KPK Watch Minta KPK Periksa Program TKM Kemnaker

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif KPK Watch, M. Yusuf Sahide menyoroti program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang rentan akan adanya peluang korupsi dan penghamburan uang yang tidak tepat sasaran.

Di mana sejumlah pihak menduga program padat karya atau TKM yang diluncurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) itu bermasalah, rentan korupsi dan tidak tepat sasaran.

“Kalau berdasarkan analisis pengamatan KPK Watch, program Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan sangat rentan korupsi dan menghamburkan uang Negara,” kata Direktur KPK Watch Yusuf Sahide kepada awak media, Selasa (16/8/2022) siang.

Baca juga: Jika Layak Ditindaklanjuti, KPK Bakal Selidiki Dugaan Suap Anak Buah Ferdy Sambo kepada Petugas LPSK

Yusuf kemudian mengatakan Instansi seperti Kemenaker harus mampu mengkoordinir segala bentuk kebutuhan masyarakat. Kementerian ini tidak boleh menjadi instansi yang hanya melayani kepentingan kelompok atau partai tertentu.

“Apalagi Kementerian (Kemnaker) yang mengatur hajat hidup orang banyak, dipimpin dari unsur partai, organisasi atau kelompok tertentu. Pasti terjadi monopoli program. Rentan ulah oknum yang meminta setoran atau pemotongan mata anggaran. Walaupun konsep dasar program (TKM) ini bagus,” ujar dia.

Baca juga: IJW: KPK Kini Bangun Sistem dan Budaya Antikorupsi, Bukan Kejar Setoran OTT

Yusuf menyarankan KPK harus membuka pengaduan masyarakat jika mengetahui terjadinya pelanggaran yang menyebabkan indikasi tindak pidana korupsi. Terlebih, ungkapnya, menjelang pelaksanaan tahun politik yang biasanya rawan dengan perilaku korupsi.

“Saran saya, KPK membuka pengaduan masyarakat terkait adanya indikasi pemotongan nilai anggaran oleh orang Kementerian (Kemnaker). KPK harus memeriksa, melakukan pencegahan, dan pengawasan KPK yang sebaiknya juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Apalagi tidak lama lagi masuk tahun politik,” tuturnya.