Pemilu 2024
Lemhanas Usulkan Regulasi untuk Hilangkan Kampanye Politik Identitas
Andi Widjajanto menyampaikan, Lemhanas akan mengusulkan regulasi terkait upaya menghilangkan kampanye yang hanya mengandalkan politik identitas
Penulis: Budi Sam Law Malau | Editor: Budi Sam Law Malau
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) Andi Widjajanto menilai bahwa Indonesia masih memiliki budaya politik identitas.
Menurutnya, cara itu dilakukan sebagai bagian dari taktik politik jangka pendek.
"Masih ada budaya politik yang harus kita rombak. Diantaranya menggunakan politik identitas sebagai bagian taktik politik jangka pendek yang justru akan mereduksi kematangan demokrasi kita," kata Andi Widjajanto saat membuka seminar Tantangan Dalam Pemilu 2024 : Mereduksi Politik Identitas, yang digelar Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 63 Lemhannas RI, di Auditorium Gadjah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2022).
Andi mengatakan Lemhanas akan mengusulkan beberapa regulasi terkait upaya menghilangkan kampanye yang hanya mengandalkan politik identitas.
Regulasi itu juga diharapkan kata dia memperbaiki serta meningkatkan kualitas kampanye.
"Kami berusaha mengkombinasikan peluang dan tantangan, dan akan mengusulkan regulasi terkait bagaimana menghilangkan kampanye yang mengandalkan politik identitas," katanya.
Baca juga: Di UI Gubernur Lemhanas Sebut Penguatan Ideologi Pancasila Hadapi Ancaman dan Tantangan Kontemporer
Baca juga: Buku Indonesia Menuju 2045 Diluncurkan di Lemhanas
"Lalu, memperbaiki dan meningkatkan kualitas kampanye politiknya, seperti arahan Presiden agar mengadopsi teknologi sehingga proses digitalisasi demokrasi akan menyederhanakan proses pemilu kedepan. Dan sisi lain bisa meningkatkan kualitas kampanye sehingga kampanyenya terarah dan meningkatkan ruang partisipasi publik," kata Andi.
Dalam diskusi ini, PPRA 63 mengundang juga unsur KPU, BAWASLU, serta anggota DPR dan masyarakat sipil.
“Kami harapkan itu akan memberikan kontribusi gagasan untuk merumuskan regulasi yang terkait mereduksi politik identitas tersebut,” ujarnya.