Pengamat Sebut MyPertamina Bikin Bingung, Anjurkan Pertalite untuk Sepeda Motor dan Angkutan Umum

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai penerapan MyPertamina tak efektif untuk meredam konsumsi Pertalite.

Menurut Fahmy, jika pemerintah ingin membatasi konsumsi BBM jenis Pertalite, maka harus tegas.

Tidak seperti sekarang yang setengah hati, yang ada masyarakat jadi bingung karena berdasar pada aplikasi.

Menurut Fahmy, jika ingin efektif sebaiknya Pertalite diperuntukkan bagi kendaraan roda dua atau sepeda motor dan angkutan umum.

Fahmy pun menyarankan pemerintah menunda penggunakan aplikasi MyPertamina untuk pembelian Pertalite dan Solar.

Karena infrastruktur dinilai belum siap. Selain itu, perlu edukasi ke masyarakat untuk implementasinya.

"Infrastruktur internet masih terbatas. Belum semua orang memahami," ujar Fahmy, Sabtu (6/8/2022).

Menurut Fahmy, sebaiknya BBM subsidi diperuntukkan sepeda motor dan angkutan umum.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) disarankan ada jalur khusus untuk pengisian BBM subsidi.

"Pengisian Pertalite juga di SPBU dipermudah harusnya digunakan jalur subsidi,” ujarnya.

Baca juga: Sejumlah Warga Ibu Kota Tolak Rencana Pembelian Pertalite dan Solar Gunakan Aplikasi My Pertamina

“Kalau bukan sepeda motor atau bukan angkutan umum dilarang. Saya kira lebih sederhana daripada MyPertamina," imbuh Fahmy.

Implementasinya, menurut Fahmy, tidak menyulitkan petugas SPBU. Sebab, saat ini penerapan MyPertamina untuk pembelian BBM subsidi dinilai belum saatnya.

"Ke depan saya setuju harus menggunakan MyPertamina. Saat ini belum tepat dan belum siap. Mengubah perilaku konsumen butuh waktu," kata Fahmy.

Pemerintah berencana membatasi pembelian BBM subsidi. Di antaranya dengan penggunaan aplikasi MyPertamina.

Hal tersebut demi menghindari subsidi tepat sasaran. Penerapannya ditargetkan mulai pada September 2022.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan kondisi dunia saat ini sedang sulit, salah satunya karena ancaman krisis pangan dan energi.

Hal itu dikatakan Jokowi saat menghadiri Pembukaan Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) 2022 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/8/2022).

Kata Jokowi, 320 juta orang di dunia saat ini sudah berada pada posisi menderita kelaparan akut.

“Sebagian sudah kelaparan, ini saya sampaikan apa adanya,” katanya.

Pertumbuhan ekonomi, kata Jokowi, bukan hanya turun, tapi anjlok.

Misalnya Singapura, Australia, Amerika Serikat, dan sebagian negara Eropa. Saat pertumbuhan ekonomi turun, inflasi justru naik.

“Harga-harga barang semua naik, ini kondisi yang sangat boleh saya sampaikan dunia pada kondisi yang mengerikan,” ungkapnya.

Amerika yang biasanya tangguh menahan laju inflasi, kata Jokowi, kini juga tidak berdaya.

Inflasi yang terjadi di Amerika mencapai 9,1 persen. Inflasi tersebut menyebabkan harga bensin naik dua kali lipat.

“Coba di negara kita bayangkan Pertalite naik dari Rp7.650 harga sekarang, kemudian jadi harga yang bener Rp17.100, demonya berapa bulan?"

"Naik 10 persen saja demonya saya ingat, demonya tiga bulan, kalau naik sampai 100 persen lebih demonya akan berapa bulan?” Tanya Jokowi.

Pemerintah, lanjut Presiden, terus berupaya agar harga BBM tidak naik, salah satunya dengan subsidi.

Karena, kata Presiden, kenaikan harga BBM akan memicu inflasi dengan naiknya harga barang-barang.

“Karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis melompat bersama-sama."

"Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi yang tidak kecil, Rp502 triliun."

"Tidak ada negara berani memberikan subsidi sebesar yang dilakukan indonesia,” tegas Jokowi.