Fraksi PDIP Tagih Janji Gubernur DKI Anies Baswedan Terkait Hasil Audit Penyelenggaraan Formula E

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal audit turnamen Formula E.

Turnamen yang dihadiri oleh pembalap dari berbagai negara di belahan dunia ini telah digelar di Jakarta untuk pertama kali, tepatnya di Jakarta International E-prix Circuit (JIC) Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022.

"Hingga saat ini, hasil audit tak kunjung dipublikasikan. Padahal, perhelatan sudah selesai hampir dua bulan. Kerugian yang terjadi akan jelas bila diaudit, sehingga tidak menjadi polemik,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak pada Senin (1/8/2022).

Menurut Gilbert, sikap kejujuran dan profesionalisme auditor diperlukan agar semua jelas.

Baca juga: Ariza Tenang Hadapi Niat Fraksi PDIP DPRD DKI yang Mengajukan Hak Interpelasi Formula E

Baca juga: Fraksi PDIP Ajukan Hak Interpelasi Formula E, Wagub DKI Ariza Berharap Hubungan Baik Ditingkatkan

Baca juga: PDI Perjuangan Masih Ngotot Interpelasi Formula E Sebelum Anies Baswedan Pensiun

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menyarankan, audit lebih baik bila dilakukan oleh auditor khusus dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.

Mereka lebih mengerti aturan pemerintah dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta, apalagi sudah Rp 560 miliar yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Selain itu, mereka memiliki wewenang untuk melihat semua hal yang berkaitan dengan penyelenggara seperti MoU awal di New York dan revisi yang di Singapura, kontrak dengan pihak lain, termasuk sumber biaya yang tidak dibuka kepada DPRD.

BERITA VIDEO: Viral Aksi Diduga Oknum Polisi Gadungan di Petojo Tilang Warga

"Besarnya biaya yang dikeluarkan saat tender dan pembengkakan biaya padahal tender sudah disepakati, akan lebih dipahami auditor BPKP. Asal atau sumber biaya juga perlu diperjelas, karena semua biaya dari Jakpro sementara sejak awal sudah dilarang oleh BPK untuk menggunakan uang negara atau APBD,” jelas Albert.

Menurut Albert, divestasi saham cucu perusahaan oleh Jakpro juga perlu diperiksa apakah berkaitan dengan Formula E.

Sebab, BPK mengatakan dalam divestasi ada ketidaksesuaian yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 300 miliar-Rp 400 miliar.

Sikap moral Pemprov DKI diperlukan untuk audit ini, dan hasilnya untuk segera dipublikasikan.

"Masyarakat melihat turunnya transparansi era Gubernur Anies dibanding pendahulunya. Sebaiknya ini dijawab dengan keterbukaan seperti dalam transparansi Formula E," ucap Albert.

Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mengumumkan hasil evaluasi dari pelaksanaan Jakarta E-Prix atau Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu 4 Juni 2022.

Saat ini, panitia yang terdiri dari perseroan daerah, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) tengah menuntaskan laporan tersebut.

“Sekarang dalam proses finalisasi laporan itu, setelah selesai, tuntas pasti akan dilaporkan kepada publik,” kata Anies saat jumpa pers di Balai Kota DKI pada Jumat (24/6/2022) malam.

Anies menyadari, penyelenggaraan acara itu harus diumumkan kepada masyarakat, karena menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Adapun duit sebanyak Rp 560 miliar tersebut bersumber dari pajak maupun retribusi yang disetor masyarakat kepada pemerintah.

“Saya tidak akan menyebutkan angka sebelum laporan itu semuanya final. Sesudah itu, nanti kami akan melaporkan,” kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.