VIDEO Politik Identitas dan Uang Akan Hantui Jakarta di Pemilu 2024

WARTA KOTA, JAKARTA - Daerah DKI Jakarta menjadi wilayah yang berpotensi rawan terjadinya pelanggaran pada Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. Hal itu diamini oleh Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jupri.

Ia menjelaskan kejadian ini berkaca pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya di DKI Jakarta. Terlebih Jakarta merupakan barometer politik kancah nasional.

"Seperti sebelumnya banyak ditemukan sejumlah pelanggaran-pelanggaran," ujar Jupri saat dijumpai Warta Kota di ruang kerjanya, Senin (25/7/2022).

Jupri merinci terjadi 103 pelanggaran dalam pesta demokrasi kemarin. Jumlah ini pun cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

"Pelanggaran paling banyak yakni politik identitas dan politik uang," ucapnya.

Dua macam pelanggaran tersebut sebesar 25 persen. Bahkan Bawaslu telah memetakan daerah rawan di DKI Jakarta yang kerap terjadi potensi pelanggaran.

Baca juga: Hadapi Pemilu 2024, Partai Demokrat DKI Jakarta Buka Rekrutmen Bacaleg

Baca juga: Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Israyani Minta Petugas Antisipasi Ajang CFW Disusupi Kaum LGBT

"Rawan pelanggaran berada di Jakarta Utara," kata Jupri.

Menurutnya Jakarta Utara termasuk padat penduduk. Dan masyarakatnya jenjang pendidikannya menengah ke bawah.

"Bahkan sampai yang sudah ada vonis pengadilan. Pelanggaran seperti kampanye di rumah ibadah dan money politic ditemukan di situ," ungkapnya. (dik)