Program Paling DBest

Meluncurkan Program Paling DBest, Pemkot Depok Targetkan Pendapatan Pajak Naik Lebih dari 100 Persen

Pemkot Depok meluncurkan program Paling DBest (Pajak Kelilung Bersama dan Terpadu) di Balaikota Depok pada Jumat (1/7/2022).

Penulis: Hironimus Rama | Editor: Sigit Nugroho
TribunDepok/Hironimus Rama
Wali Kota Depok Mohammad Idris (peci hitam) meluncurkan program Paling DBest (Pajak Kelilung Bersama dan Terpadu) di Balaikota Depok pada Jumat (1/7/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meluncurkan program Paling DBest (Pajak Kelilung Bersama dan Terpadu) di Balaikota Depok pada Jumat (1/7/2022).

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan bahwa program itu merupakan stimulus bagi warga Depok untuk taat bayar pajak.

"Kami juga memberikan reward bagi warga yang bayar pajak tepat waktu. Seperti saya, pajak kendaraan berakhir bulan September 2022. Saya bayar sekarang, maka dapat 2 persen," kata Idris.

Program Paling DBest itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak Kota Depok.

Baca juga: Tangani Banjir di Jalan Dewi Sartika, Pemkot Depok Koordinasi dengan Berbagai Pihak

Baca juga: Masuk Kerja Setelah Libur Lebaran, Seluruh ASN Pemkot Depok Wajib Tes Swab Antigen

Baca juga: VIDEO : Pemkot Depok Miliki Delapan Kepala Dinas Perempuan

"Pendapatan kita hanya mengandalkan pajak karena kita tidak punya kekayaan alam," ujar Idris.

Menurut Idris, pajak yang dibayarkan masyarakat, baik pajak kendaraan maupun Pajak Bumi dan Bangunan akan dikembalikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi, keyword-nya adalah kesejahteraan rakyat. Semakin bagus pajak kita, kesejahteraan akan dijamin," tutur Idris.

BERITA VIDEO: WARTAKOTA LIVE UPDATE RABU: KAMIS 30 JUNI 2022

Pemerintah Kota Depok menargetkan ada peningkatan pendapatan pajak lebih dari 100 persen pada tahun 2022.

"Targetnya ada kenaikan pendapatan pajak 100 persen lebih. Khusus untuk Depok, ada target lebih sekitar 4 persen di APBD Perubahan Provinsi karena memang selama ini capaian kita selalu lebih dari target," papar Idris.

Pemkot Depok, lanjut dia, mengusulkan agar komposisi bagi hasil pajak ini diubah.

"Selama ini kan sekitar 70 persen untuk pusat, dalam hal ini provinsi. Kita minta dibalik sebesar 64 persen untuk daerah dan 36 persen untuk provinsi," terang Idris.

Namun usulan ini baru belum diakomodasi karena saat ini sudah memasuki tahun politik.

"Katanya ditunda sampai 2025 karena sudah memasuki tahun politik. Saya pikirntidak ada kaitannya dengan tahun politik karena ini untuk kesejahteraan masyarakat," tutur Idris.

Sumber: Tribun depok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved