Berita Jakarta

Taufik Anggap Alasan Pemecatan Dirinya Mengada-ada: Masak Prabowo Kalah Cuma Saya yang Dicopot?

Menurut M Taufik, alasan yang disampaikan oleh Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra soal pemecatan dirinya tersebut terkesan mengada-ada.

Editor: Feryanto Hadi
Wartakotalive.com/Anggie Lianda Putri
Mantan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik di Balai Kota. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- M Taufik berterima kasih kepada Partai Gerindra yang selama ini menjadi kendaraan politiknya, hingga membuat namanya besar dan dikenal masyarakat.

Hanya saja, ia merasa aneh dengan alasan pencopotannya.

Ia dianggap gagal memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden.

Diketahui, salah satu alasan M Taufik dipecat Gerindra karena dinilai gagal memenangkan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno di DKI Jakarta dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Baca juga: Mohamad Taufik Telah Dipecat, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif Memilih untuk Setia

Adapun posisi M Taufik pada saat pilpres 2019 berlangsung, menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta. 

Menurut M Taufik, alasan yang disampaikan oleh Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra soal pemecatan dirinya tersebut terkesan mengada-ada.

Taufik menilai alasan itu tidak masuk akal karena gelaran Pilpres 2019 berskala nasional. Ketika itu, Prabowo-Sandi tidak hanya kalah di DKI Jakarta.

"Saya minta maaf kalau apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi kawan itu (gagal memenangkan Prabowo). Masa karena Pilpres kalah, cuma saya doang (yang dipecat)?" kata Taufik dikutip dari Tribun Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Baca juga: Pemecatan M Taufik Bakal Diputuskan oleh Prabowo Subianto, Gerindra Pastikan Tak Terkait Capres 2024

Sebagai informasi, Prabowo-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 hanya menang di 13 provinsi. Itu antara lain Bengkulu, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jambi.

Kemudian, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Banten, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Riau.

Sementara lawannya pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul di 21 provinsi yakni Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat.

Baca juga: Taufik Marah, Sebut Pemecatan Dirinya dari Gerindra melalui Mekanisme yang Tidak Benar

Baca juga: Puan Unggah Momen Akrab dengan Anies, Warganet Yakin Keduanya Bisa Jadi Duet Maut di Pilpres 2024

Lalu, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku dan Papua.

"Mesti rasional dong. Masa karena Pilpres kalah, terus cuma saya doang (yang dipecat)," ujar Taufik.

Selain gagal memenangkan Prabowo, Gerindra menyebut alasan lain pemecatan Taufik karena yang bersangkutan dianggap tak loyal.

Terkait alasan itu, M Taufik kembali mempertanyakannya.

Menurut dia, alasan tersebut terlalu mengada-ada.

"Makanya mesti ditanya ke mereka ukuran loyalitas itu apa. Baru sekarang saya tahu, saya tadi lagi santai aja, tiba-tiba ada berita dipecat," ujarnya.

Taufik menegaskan ia selalu loyal sejak bergabung dengan Gerindra pada 2008.

Ia pun sempat menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta.

Di bawah kepemimpinan Taufik, kursi Gerindra di DPRD DKI Jakarta meroket dari awalnya hanya 6 kursi di 2009 meningkat jadi 16 kursi di 2014.

Pada pemilu 2019, perolehan suara Gerindra di DPRD DKI pun meningkat lagi menjadi 19 kursi.

Tak hanya itu, Taufik juga menjadi aktor di balik kesuksesan duet Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok pada Pilkada DKI 2012 lalu.

Kemudian, pada Pilkada 2017 lalu Taufik juga berhasil mengantarkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menuju kursi DKI satu.

"Kalau itu masih belum juga dianggap sempurna, ya memang kesempurnaan bukan milik manusia," kata Taufik.

Baca juga: PKB Akan Berkoalisi dengan PKS, Jazilul Fawaid Yakin Pasangan Capres yang Diusung Bakal Menang

Terakhir, Taufik juga dipecat lantaran dianggap tak bisa menyediakan kantor tetap bagi DPD Gerindra DKI.

Ia lagi-lagi menilai alasan pemecatan itu tak masuk akal.

Sebab, target utama suatu partai adalah perolehan suara dan kursi, bukan kantor tetap.

"Ini bukan soal enggak adil, ini berarti mengada-ada argumennya. Partai targetnya apa? Kan targetnya kursi di DPRD, targetnya kekuasaan. Gubernur dua kali juga menanti, Wagub juga dapat," kata Taufik.

Artikel ini tayang di Kompas.tv

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved