Pilkada

Sambangi Pemprov Banten, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Jelaskan Pembiayaan Pilkada 2024 Gunakan APBD

Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga menegaskan bahwa pihaknya akan sangat mendengarkan kontrol publik.

Warta Kota/Andika Panduwinata
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan Pemerintah Provinsi Banten siap menyukseskan agenda Pemilu 2024. 

WARTA KOTA, TANGERANG - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar tegaskan Pemerintah Provinsi Banten siap menyukseskan agenda Pemilu 2024.

Hal itu ditegaskan Al Muktabar dalam Audiensi dan Konsolidasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam Rangka Menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (25/5/2022).

“Agenda Pemilu 2024 menjadi salah satu parameter tugas yang diberikan,” ungkap Al Muktabar.

Dikatakan, salah satu mandatory atas tugasnya sebagai Penjabat Gubernur Banten adalah pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, tertib, aman dan demokratis. Sehingga, pihaknya mempersiapkan hal itu dengan sebaik-baiknya.

“Secara teknis kami sudah mempersiapkan hal-hal terutama dalam pembiayaan. Dengan kemampuan fiskal yang ada dan amanat peraturan, kita membantu. Dengan persiapan yang baik, setengah pekerjaan selesai,” kata Al Muktabar.

Ia menyebut apabila agenda Pemilu 2024 di Provinsi Banten dan daerah dilaksanakan dengan baik, akan menjadi agregasi nasional Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sukses.

Pihaknya saat ini juga mempersiapkan peraturan daerah untuk dana cadangan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga menegaskan bahwa pihaknya akan sangat mendengarkan kontrol publik.

“Kita tidak anti protes. Kita akan komunikasikan itu,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari mengungkapkan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak bisa bekerja sendirian. 

“Niat utama kami silaturahmi ini untuk membangun kerja sama dan kolaborasi pelaksanaan Pemilu,” ujar Hasyim.

“Pemilu adalah arena kompetisi yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan. Pemilu adalah perubahan peradaban masyarakat dari perang ke surat suara,” sambung Hasyim.

Ia menjelaskan pembiayaan Pemilu dalam Pilkada pembiayaannya melalui APBD. Pihaknya meminta dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilu berupa dukungan personil dan logistik.

Kebutuhan itu nantinya berdasarkan perkiraan kebutuhan TPS (Tempat Pemungutan Suara) hingga kebutuhan personil dari anggoata KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PPS (Panitia Pemungutan Suara), hingga PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved