Rp6 Triliun Anggaran Pemilu 2024 untuk Tahun Ini Belum Turun, Ketua KPU: Cairnya Kapan?

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan anggaran Rp76,6 triliun untuk menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Jumlah alokasi anggaran berbeda setiap tahunnya.

Pada 2023 jumlahnya Rp23,8 triliun atau 31,12 persen, lalu pada 2024 anggaran sebesar Rp44,7 triliun atau 58,36 persen.

Baca juga: Rencana Penghapusan PPKM, Muhadjir Effendy: Tunggu Perintah Presiden

Sedangkan pada 2022 ini, jumlah anggaran dibutuhkan untuk tahapan pemilu sebesar sebesar Rp8,06 triliun atau 10,52 persen dari total anggaran.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, untuk tahun ini, dari jumlah tersebut, belum sampai setengahnya yang telah dicairkan.

“Yang sudah cair Rp2 triliun. Masih ada Rp6 triliun lagi yang belum cair.”

Baca juga: Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia Bertambah Jadi 16, Terbaru di Banten dan Sulawesi Selatan

“Persoalannya kan begini, cairnya kapan?” Kata Hasyim Asy’ari selepas pertemuan dengan Komite I DPD, Selasa (24/5/2022).

Ia mengatakan, anggaran Pemilu 2024 kemungkinan tidak dikoreksi lagi oleh DPR.

Namun, dia mempersoalkan pencairan dana itu. Sebab, KPU butuh sekitar Rp8 triliun untuk tahapan pemilu tahun ini. Artinya, masih ada Rp6 triliun lagi yang belum diterima KPU.

Baca juga: Bawaslu Bakal Gandeng Anak Muda Jadi Konten Kreator untuk Lawan Hoaks Soal Pemilu 2024

Menurut dia, pencairan anggaran ini krusial, karena tahapan pemilu akan dimulai pada 14 Juni 2022.

Dia menjelaskan, tahapan pemilu terdekat bakal digelar pada Agustus hingga Desember mendatang, yakni pendaftaran dan verifikasi partai.

Dia menambahkan, agenda tersebut butuh biaya besar.

Baca juga: RINCIAN Peruntukan Rp76,6 Triliun Anggaran Pemilu 2024, Biaya Pencalonan Paling Murah

Berbagai agenda lanjutan pun bakal digelar KPU, seperti menggelar sosialisasi dan menyampaikan berbagai hal mengenai kepemiluan kepada publik, hingga kepada bakal calon anggota Dewan.

Hal ini juga termasuk bimtek bagi tim para calon anggota Dewan, semisal bimtek tentang menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU.

Pada akhir 2022 pun, akan digelar seleksi KPU tingkat provinsi hingga kota dan kabupaten.

"Itu kan butuh pembiayaan besar," ucap Hasyim. (Naufal Lanten)