Jika PPKM Dicabut, Puan Minta Pemerintah Persiapkan Strategi Matang dan Komprehensif

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mempertimbangkan rencana pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Penulis: DNA | Editor: APS
Dok. Humas DPR RI
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani dalam suatu kesempatan. 

WARTAKOTALIVE.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani meminta pemerintah mempertimbangkan rencana pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Apabila PPKM akan dicabut, kata dia, pemerintah harus menyiapkan strategi yang matang.

“Perlu ada strategi yang matang dan komprehensif mengenai rencana pencabutan PPKM agar tidak menimbulkan euforia berlebihan di tengah masyarakat,” ungkap Puan, Rabu (25/5/2022).

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu mengaku paham akan kondisi Covid-19 di Indonesia  semakin terkendali.

Meski demikian, menurut Puan, diperlukan perencanaan untuk tetap membuat masyarakat awas terhadap virus SARS-CoV-2 yang masih ada.

“Kita semua harus bisa memahami bahwa Covid-19 masih ada di tengah-tengah kita. Harus ada antisipasi yang dilakukan supaya masyarakat tetap sadar terhadap virus ini manakala kebijakan PPKM dicabut,” ucapnya.

Terlebih, lanjut Puan, World Health Organization (WHO) sampai saat ini belum resmi mencabut status pandemi Covid-19 dunia.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah agar bekerja sama dengan pakar dan epidemiologi untuk mengevaluasi kebijakan PPKM.

“Temukan formula yang tepat, sehingga saat PPKM nantinya dicabut. masyarakat sudah siap dan memahami bagaimana agar tetap hati-hati serta waspada menjalankan aktivitas mereka sehari-hari."

“Kita tidak ingin pencabutan PPKM membentuk pola pikiran bahwa Indonesia sudah bebas dari Covid-19. Karena kurangnya awareness atau kesadaran terhadap hal itu akan memicu lonjakan kasus,” jelasnya.

Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi pelonggaran aturan.

Kesiapan itu, kata dia, termasuk kondisi psikologis masyarakat yang tentunya tidak lagi sama dengan sebelum pandemi Covid-19 melanda.

“Bagaimana juga ada dampak psikologis yang dialami masyarakat terhadap kebiasaan baru setelah adanya Covid-19. Jangan sampai ada gesekan terjadi karena kurangnya kesiapan masyarakat menghadapi era kehidupan baru pascapandemi,” ucap Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu juga meminta pemerintah terus berkoordinasi dengan DPR terkait rencana pencabutan PPKM.

Oleh karena itu, Puan kembali mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai berbagai kemungkinan yang bisa terjadi apabila kebijakan tersebut diterapkan.

“Pandemi Covid-19 masih menimbulkan ketidakpastian. Virus masih terus bermutasi. Kita juga perlu berkaca dari pengalaman negara lain yang kasusnya kembali meningkat ketika mulai melakukan pelonggaran secara masif,” katanya.

Terlepas dari itu, Puan merasa bersyukur karena kini banyak daerah yang mengalami peningkatan status PPKM.

Sebagai upaya nyata, ia mengajak masyarakat untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes).

“Dengan kesadaran untuk terus mewaspadai penyebaran Covid-19, saya optimistis situasi kita akan semakin membaik dan Indonesia akan lebih cepat menuju endemi Covid-19,” imbuh Puan.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved