Musim Kemarau Panjang, Ini Antisipasi yang Dilakukan BPPD DKI Jakarta

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis rata-rata wilayah DKI Jakarta sudah memasuki musim kemarau sejak April 2022 lalu.

Dampak musim kemarau tersebut yaitu kekeringan yang mengakibatkan pada kelangkaan air bersih dan peningkatan polusi udara.

Lalu bagaimana kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghadapi hal tersebut?

Jurnalis Warta Kota Yolanda Putri Dewanti berkesempatan mewawancarai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah - BPBD DKI Jakarta, Drs H Isnawa Adjie.

Sebagaimana diketahui, dalam aspek kebencanaan BPBD bertugas di fase prabencana, tahap tanggap darurat, dan pascabencana atau pemulihan.

Berikut wawancara eksklusif Warta Kota dengan Isnawa yang berlangsung di kantor BPBD DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (13/5) lalu:

Pertama untuk mengingatkan pembaca kami, apa tugas dan fungsi BPBD di wilayah Jakarta?

Kami merupakan lembaga penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur.

Salah satu dasar pembentukan kami di antaranya Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 260 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

Terdapat tiga fungsi utama yang kami jalankan, pertama komando, koordinasi, dan pelaksana. Pengertian komando ini kami menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain untuk membantu penanganan kebencanaan karena memang sifat dari SKPD kan berbeda-beda.

Misalnya Dinas Kesehatan (Dinkes), lebih fokus kepada masalah kesehatan.

Dinas Sosial berkaitan dengan pengungsiannya dan dapur umum serta lain-lain.

Kemudian Dinas Bina Marga berkaitan dengan jaringan infrastruktur. Kedua, kami mengoordinasikan, misalnya dalam penanganan Covid-19. Kami yang mengoordinir Satpol PP dan Dinkes berkaitan dengan APD-nya.

Terkait vaksin, kami mengoordinasikan penggerak PKK yang punya kader-kader di bawahnya.

Ketiga, sebagai pelaksana kami menanggulangi kebencanaan misalnya gubernur menugaskan kami untuk membantu penanganan bencana di Pandeglang, Banten, kami bergerak ke sana tetapi kami tetap melakukan upaya penanganan kebencanaan yang ada wilayah Jakarta seperti kebakaran besar di Pasar Gembrong (Jakarta Timur).

Kami memberikan bantuan kepada masyarakat ada selimut, kasur, menyediakan air bersih. Terkait fungsi, salah satu fungsi kami adalah penanganan kebencanaan walaupun di berikutnya ada dukungan Damkar, Satpol PP, Dinkes.

Kami juga melakukan kaji cepat dan kaji ulang penghitungan kerugian kejadian kebakaran di awal daerah terbakar, berapa luas, dampaknya. Terakhir, kami melakukan assessment recovery rehabilitasi terhadap warga korban kebakaran, banjir, dan lain-lain.

Baca juga: Catatan Hari Kesiapsiagaan Bencana 2022, Ubah Hari Menjadi Gerakan

Adakah perbedaan fungsi BPBD DKI Jakarta dengan BPBD pada wilayah lain?

Pada dasarnya sama dengan kota/kabupaten di wilayah lain tetapi memang kompleksitas permasalahannya berbeda.

Di Jakarta, permasalahannya cukup tinggi seperti kebakaran beruntun, cuaca ekstrem, kadang-kadang hujan besar, sampai air rob seperti di Jakarta Utara.

Seperti apa mekanisme kerja BPBD, bertindak saat bencana sudah terjadi atau telah mempersiapkan diri sebelum bencana?

Kami bekerja sebelumnya. Ada edukasi kepada masyarakat, ke kelurahan, RT, RW. Sifatnya mengantisipasi bencana.

Kalau terjadi bencana, kami turun saat bencana sampai dengan pascabencana. Jadi, sebelum, saat, dan sesudah.

Lalu kami mengantisipasi terhadap terjadinya kemungkinan risiko-risiko bencana yang ada di wilayah Jakarta.

Makanya hampir setiap saat kami memberikan istilahnya informasi kepada warga yang berkaitan dengan tinggi muka air yang ada di Katulampa, di Kali Persanggahan, Kali Krukut, dan lain-lain.

Kami menginformasikan setiap dua atau tiga jam kepada publik. Kita ini juga kan mengalami yang namanya global warming ya, peningkatan suhu udara secara global yang mungkin kalau dipelajari berdampak dari kondisi cuaca di kutub Utara-Selatan, pemanasan global yang dilakukan oleh warga bumi berkaitan dengan penggunaan ozon dan lain-lain. 

Lalu terkait prakiraan BMKG yang menyebut per April 2022, rata-rata wilayah Jakarta memasuki awal musim kemarau. Seperti apa antisipasi BPBD DKI?

Yang perlu saya tegaskan Indonesia tak mengalami gelombang panas seperti yang terjadi di Meksiko, India, dan lain-lain.

Panas yang melanda Jakarta yang katanya mencapai 36,1 derajat celsius itu berbeda dengan gelombang panas tersebut.

Informasi dari BMKG itu bahwa titik matahari sedang berada di ekuator bagian utara artinya cuaca panas akan melanda kawasan sebagian Kalimantan, Sumatra, dan Jawa.

Adapun untuk Jakarta mulai memasuki di April, Mei dan Juni.

Lalu pada Desember 2019 misalnya, Jakarta pernah mengalami masa krisis air atau kekeringan yang melanda 15 kecamatan di DKI Jakarta dan saat itu memang warga mengeluhkan keterbatasan pasokan air bersih.

Mereka kemudian komplen ke Palyja bahwa pasokan air bersihnya tersendat atau mati. Akhirnya Pemprov DKI Jakarta saat itu mengajak SKPD terkait misalnya ada PAM, Palyja, BPBD, SDA ada Dinas Pertamanan dan Kehutanan untuk melakukan upaya percepatan.

Akhirnya dibentuklah satgas droping-droping air bersih ke warga masyarakat. (m27/eko)