Said Iqbal: Kalau Buruh Mengganggur Negara Harus Bayar

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Aliansi buruh menggelar peringatan hari buruh sedunia (May Day) di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (14/5/2022).

Salah satu tuntutan buruh adalah negara membayar buruh yang menganggur.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Baca juga: Ini Dua Opsi Polisi Ciduk Saifuddin Ibrahim, Diminta Menyerahkan Diri Atau Diringkus FBI

Menurutnya, negara harus memberikan jaminan kepada buruh yang kini masih nganggur karena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kita kalau nganggur negara harus bayar, kenapa?"

"Karena saat Anda bekerja, saya bekerja, dan kita semua bekerja, itu bayar pajak."

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Menyusut Jadi 64, Papua Mendominasi

"Dan pajak itu harus disisihkan negara dan pengusaha dari sisi keuntungan perusahaan, untuk namanya redistribusi kekayaan yang adil dan merata, dalam bentuk apa?"

"Kalau kita nganggur dibayar, unemployement insurance," tutur Said Iqbal.

Said mengaku dirinya prihatin kekayaan hanya dinikmati oleh sekelompok oligarki. Namun, kaum buruh ataupun kerja tidak mendapatkan kesejahteraan yang merata.

Baca juga: Koalisi Indonesia Bersatu Dinilai Cuma untuk Naikkan Posisi Tawar dengan Poros Besar

"Cuma prihatin melihat negeri ini. Kaya dinikmati oleh sekelompok oligarki."

"Kita tidak anti orang kaya, kita tidak anti kaum pemodal, kita tidak anti orang yang punya perusahaan, tidak."

"Kita minta adalah redistribusi kekayaannya yang adil dan merata. Apa bentuknya? Jaminan sosial," papar Said.

Baca juga: Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ingin Pragmatis Langsung Bicara Soal Capres-Cawapres

Said menuturkan, usulan tersebut bukanlah pepesan kosong. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencapai Rp3.000 triliun.

"Negara bayar kita ketika kita susah, kita membiayai negara ketika kita sehat."

"Bentuknya apa? Kita sehat bayar pajak, bentuknya apa kita kehilangan pekerjaan? jaminan pengangguran. Itu namanya tanggung jawab publik," paparnya. (Igman Ibrahim)