Partai Golkar
Ahmed Zaki Iskandar Jadi Garda Terdepan Amankan Kursi Airlangga Hartarto di Golkar
Ketua DPD Golkar DKI Ahmed Zaki Iskanar tak setuju adanya wacana melengserkan Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Valentino Verry
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta, memastikan bakal tetap solid berada di barisan komando Airlangga Hartarto.
Hal itu dikatakan Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar untuk menanggapi isu liar penggulingan Airlangga dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar lewat musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
“Terkait isu Munaslub yang saat ini berkembang, saya kira ini dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu soliditas Partai Golkar, yang saat ini justru kompak di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Airlangga Hartarto,” kata Zaki, Kamis (12/5/2022).
Baca juga: Prestasi Kakan Kusmana dan Ardi Isadi di SEA Games Vietnam Menyadarkan Pemkab Bogor
Tidak hanya itu, kata Zaki, Golkar DKI tetap berkomitmen mendukung Airlangga sebagai Calon Presiden pada Pemilu 2024 mendatang.
Hal ini didorong atas keinginan para kader, yang berharap adanya elit partai berlambang Pohon Beringin tersebut memenangi Pemilu seperti 1997 silam.
“Jadi, jika ada pihak-pihak yang ingin melaksanakan Munaslub di luar koridor aturan partai, Golkar DKI Jakarta adalah pihak yang pertama menolak hal itu,” tegas Zaki.
Kepempimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar tak tergoyahkan.
Kabar adanya gerakan di internal Partai Golkar yang akan mendongkel Airlangga Hartarto dibantah ramai-ramai oleh elit beringin.
Informasi yang menyebut akan terjadi Munaslub Golkar dipastikan hanya hoaks.
Baca juga: Hasil Monitoring 5.000 Ekor Sapi di Jakarta Layak Konsumsi, tak Mengidap Penyakit Mulut dan Kuku
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar HAM Nurdin Halid menegaskan, munaslub adalah hal luar biasa yang tidak bisa sembarang digelar.
Menurut Nurdin Halid, munaslub itu baru bisa digelar apabila ketua umum berhalangan tetap, mengundurkan diri, melanggar AD/ART.
Sepanjang tidak ada pelanggaran terhadap AD/ART maka tidak ada alasan untuk melakukan munaslub.
Kedua, lanjut Nurdin Halid, apabila ketua umum jadi tersangka kasus hukum, atau ada perbuatan pidana lain yang dia lakukan.
Dari kriteria sesuai AD/ART Golkar itu, tidak ada yang terjadi pada diri Airlangga Hartarto. Dengan demikian, tidak alasan menghadirkan Munaslub Golkar.

Sebelumnya, pengamat politik Rocky Gerung melihat adanya upaya menggoyang Airlangga Hartarto.
Menurut Rocky, upaya tersebut merupakan bentuk persekongkolan antara mereka yang membenci Airlangga Hartarto.
Hal itu dikarenakan adanya persaingan politik 2024, yang sekaligus dugaan ingin mengambil alih Partai Golkar.
Kata Rocky, mereka yang ingin mengambil alih Golkar ingin mengambil kesempatan membujuk presiden untuk tak ragu melakukan pembelahan di Golkar.
Baca juga: Ganjil Genap Jakarta Jumat 13 Mei, Khusus Plat Kendaraan Ganjil Boleh Lewat di 13 Ruas Jalan Ini
"Kira-kira begitu yang akan terjadi. Bisa kita bayangkan, akan terjadi pembelahan di Golkar, itu rumus yang sudah biasa lah," ujar Rocky Gerung di kanal YouTube Rocky Gerung Official yang diunggah, Rabu (11/5/2022).
Diakui Rocky Gerung, Airlangga Hartarto jadi sasaran karena beberapa alasan.
Seperti wacana tiga periode atau perpanjangan masa jabatan, dan kebijakan tentang larangan ekspor CPO.
"Sebetulnya ide tiga periode itu kan, Airlangga hanya mengucapkan ulang. Membaca kira-kira keinginan Presiden Jokowi," ucapnya.
"Lalu dia ucapkan tiga periode itu, yang ternyata berbalik. Lalu dia terpaksa disalahkan," imbuhnya.

"Demikian juga soal CPO, Airlangga sebenarnya kasih solusi rasional. Tetapi orang-orang di sekitar presiden, yang juga berupaya mencari muka, yang menghajar Airlangga," tambahnya.
Di internal Partai Golkar sendiri, alasan yang digunakan untuk menggoyang Airlangga adalah elektabilitas Airlangga sebagai capres yang rendah.
"Nanti belakangan akan disebutkan bahwa Airlangga itu memang pantas digusur karena big data mengatakan, Airlangga tidak pantas jadi presiden," katanya.
Baca juga: Teuku Rifnu Wikana Jadi Asmuni di Film Srimulat Hil yang Mustahal, Akting Ciamik hingga Nembang Jawa
"Jadi kesimpulan itu akan dibuat untuk memback up keputusan. Ya, hal yang normal aja," ungkap Rocky.
Untuk faktor eksternal, munculnya isu skandal yang melibatkan urusan-urusan privat Airlangga.
Menurut Rocky, hal itu sudah pasti ada dalam agenda yang sudah lama diincar.
"Sekarang baru terlihat bahwa memang Airlangga akhirnya digoyang-goyang supaya beringin itu tumbang, dan kalau tumbang kan memang mesti ada yang mengambil keuntungan dari tumbangnya itu," ujar Rocky Gerung.
Selain itu, Rocky menilai Golkar diincar untuk menjadi sekoci penyelamat.
Baca juga: Vaksinasi di Wilayah 4T Sulawesi Utara Terus Digencarkan
Menurutnya, setiap tokoh politik, akan diganggu nanti saat selesai memerintah.
"Jadi sebetulnya ada kekhawatiran, sebagai seorang tokoh yang paham tentang nasibnya nanti, bahwa dia bisa juga dipersoalkan secara hukum," katanya.
"Karena itu secara normal, Pak Jokowi saat lengser keprabon tentu dia ingin, mesti juga ada sekoci penyelamat," imbuhnya.
Rocky memprediksi upaya pembelahan Golkar ini akan benar terjadi.
"Ini kalau terpaksa mesti kita katakan, akan terjadi pembelahan di situ. Karena kan mesti ada yang dikorbankan, soal CPO, soal tiga periode," ucapnya.
Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Terapkan Karantina 14 Hari Hewan Ternak Terkait Antisipasi Penularan PMK
"Tapi yang saya tahu, Pak Airlangga kan orang yang mampu untuk melawan, jadi sambil kita analisis, kita komporin juga supaya Pak Airlangga melakukan strike back gitu," kata Rocky.
"Tinggal Golkarnya kita tunggu, apa wisdomnya. Ke istana atau justru keluar dan bergabung dengan oposisi," imbuhnya.
"Ya, tentu yang paling bagus bergabung dengan oposisi, supaya ada laga. No Airlangga, No Laga," tandas Rocky.