Puan Ingatkan Pentingnya Transparansi dalam Pemilihan Pejabat Kepala Daerah

“Misalnya soal pengangguran akan terhambat, takut nantinya terjadi blokade politik. Jadi anggatan tidak disetujui oleh DPRD,” ungkap Eko.

Lebih lanjut, ia mengatakan, transparasi dan partisipasi publik bisa dilakukan jika pemerintah memiliki standar kriteria dan proses yang jelas dalam pemilihan kepala daerah.

“Jadi ada baiknya Kemendagri untuk membuat standar kriteria dan juga proses dalam pengangkatan pejabat kepala daerah. Sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) agar Kemendagri membuat petunjuk pelaksanaan secara teknik,” katanya.

Adapun contoh proses seleksi terbuka yakni dimana ada panitia seleksi (Pansel), ada proses asesmen, wawancara, penulisan makalah, track record, dan uji publik.