Ratusan ASN Bolos di Hari Pertama Kerja, Anies Pastikan Tak Semua ASN Pemprov DKI Bisa WFH

WARTAKOTALIVE.COM GAMBIR -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara soal Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerapkan work from home (wfh) pasca Libur Lebaran 2022.

Orang nomor satu di Ibu Kota ini menyebut bahwa tak seluruh ASN Pemprov DKI menerapkan WFH.

Sebab, ada beberapa layanan di Pemprov DKI Jakarta yang harus dikerjakan secara langsung di kantor.

"Ya kalau di kita memang sebagian pekerjaan WFH, sebagian tidak bisa WFH, karena nature pekerjaan di pelayanan itu harus dikerjakan di kantor jadi seperti kelurahan kecamatan itu harus dijalankan di puskesmas, di rumah sakit," ucap Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2022).

Baca juga: Singgung Podcast Deddy, Kiai Nafis: LGBT Itu Harus Diobati, Bukan Dibiarkan dengan Dalih Toleransi

Baca juga: BKD DKI Klaim 95 persen ASN Masuk Kerja di Hari Pertama Usai Libur Lebaran 

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga membeberkan tipe pelayanan Pemprov DKI Jakarta memang mengharuskan kehadiran di tengah masyarakat.

Anies turut berterimakasih kepada seluruh jajarannya yang telah bekerja dengan baik dan memastikan warga terpenuhi kebutuhannya.

"Semuanya saya sampaikan terima kasih, terima kasih," tutup dia.

Ratusan ASN DKI bolos di hari pertama kerja

Di sisi lain, sebanyak 419 aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta belum terdata masuk bekerja di hari pertama usai libur Lebaran, Senin (9/5/2022).

Hingga kini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta masih berupaya mengklarifikasi hal tersebut kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang menaungi ke 419 ASN tersebut.

“Kami klarifikasi yang presensinya belum masuk karena hari ini pertama kerja, ini biasanya terkendala saat presensi, itu jumlahnya ada sekitar 419 orang, tapi kami perlu klarifikasi ke dinasnya masing-masing,” kata Kepala Bidang Pengendalian Pegawai pada BKD DKI Jakarta Wahyono pada Senin (9/5/2022).

Menurutnya, jumlah tersebut merupakan pendataan BKD pada hari Senin (9/5/2022) sampai pukul 10.00, dan sistem presensi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan secara online.

Namun terkadang jaringan di beberapa OPD maupun Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) bermasalah, sehingga para ASN mengisi kehadirannya secara manual.

“Iya itu pakai manual, tapi kami tarikkan sekarang jadi sampai dengan sore nanti menjelang siang masih kami himpun data-data itu. Kami pastikan pegawai yang masuk berapa dan yang tidak masuk alasannya apa,” ujar Wahyono.

Dia menegaskan, pemerintah daerah akan memberikan sanksi sesuai aturan kepada ASN yang bolos atau tidak hadir tanpa keterangan.