Masinton Ungkap Dugaan Mahalnya Harga Minyak Goreng untuk Biayai Wacana Tunda Pemilu 2024

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengungkap dugaan mahalnya harga minyak goreng, digunakan untuk membiayai operasi politik penundaan Pemilu 2024.

Masinton mengaku memiliki informasi adanya dugaan urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan Pemilu 2024, dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO).

"Ya, saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya."

Baca juga: Siti Nadia Tarmizi: Pengendalian Covid-19 Indonesia Terbaik di ASEAN

"Menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal, dan mereka mengutamakan ekspor, karena kebutuhan fundraising."

"Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," ungkap Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4/2022).

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan itu kemudian mengaitkan deklarasi dukungan terhadap wacana tiga periode yang dilontarkan sejumlah petani plasma.

Baca juga: Jokowi: BLT Minyak Goreng Jangan Dipakai untuk Beli Pulsa

Mereka, kata Masinton, disebut sebagai binaan korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah atau CPO.

"Kemudian ada deklarasi-deklarasi untuk perpanjangan masa jabatan presiden dari petani-petani plasma binaan korporasi besar."

"Background itu tadi dalami aja. Ya kalau saya sih mendengar ada sinyalemen ke sana."

Baca juga: 10 Tips Mudik Aman dan Sehat dari Polri, Salah Satunya Jangan Bawa Barang Berharga Berlebihan

"Saya cek-cek juga ya ada indikasi itu."

"Jadi sinyalemen kelangkaan minyak goreng, kemudian harga-harga yang mahal ya ini kan dimanfaatkan betul."

"Tapi situasi di internasional harganya sedang tinggi, kemudian kebutuhan dalam negerinya kenapa enggak dipenuhi, gitu loh."

Baca juga: Mudik di Masa Pandemi Ibarat Hujan, Vaksin Dua Dosis Adalah Mantel, Payung Jadi Booster

"Kan ada indikasi ke situ, ya untuk apa duitnya?" Bebernya.

Masinton menilai informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penyidikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), soal kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) minyak goreng.

Dia meminta penyidik Kejagung mendalami soal para pemain di balik kartel minyak goreng. (Reza Deni)