Dugaan Ekspor Minyak Goreng untuk Danai Isu Tunda Pemilu 2024, Cak Imin: Saya Enggak Pernah Dengar

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku tidak pernah mendengar isu ekspor minyak goreng untuk mengumpulkan dana, demi melancarkan isu penundaan Pemilu 2024.

"Ya, sebagai saya yang ngusulin (tunda pemilu) saya enggak pernah dengar itu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).

Apalagi, lanjut Cak Imin, wacana penundaan Pemilu 2024 dianggap sudah selesai, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas pemilu tetap digelar 14 Februari 2024.

Baca juga: Ogah Buru-buru Terapkan Kebijakan Buka Masker Seperti Negara Lain, Jokowi: Ada Transisi Enam Bulan

Ditambah, mayoritas masyarakat Indonesia menolak usulan penundaan Pemilu 2024.

"Artinya sudah tidak ada lagi diskusi itu kan. Namanya diskusi saja kemarin," ucap Wakil Ketua DPR itu.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengungkap dugaan mahalnya harga minyak goreng, digunakan untuk membiayai operasi politik penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Tahun Ini Jokowi Bakal Salat Idulfitri di Yogyakarta

Masinton mengaku memiliki informasi adanya dugaan urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan Pemilu 2024, dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO).

"Ya, saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya."

"Menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal, dan mereka mengutamakan ekspor, karena kebutuhan fundraising."

Baca juga: Siti Nadia Tarmizi: Pengendalian Covid-19 Indonesia Terbaik di ASEAN

"Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," ungkap Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4/2022).

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan itu kemudian mengaitkan deklarasi dukungan terhadap wacana tiga periode yang dilontarkan sejumlah petani plasma.

Mereka, kata Masinton, disebut sebagai binaan korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah atau CPO.

Baca juga: Jokowi: BLT Minyak Goreng Jangan Dipakai untuk Beli Pulsa

"Kemudian ada deklarasi-deklarasi untuk perpanjangan masa jabatan presiden dari petani-petani plasma binaan korporasi besar."

"Background itu tadi dalami aja. Ya kalau saya sih mendengar ada sinyalemen ke sana."

"Saya cek-cek juga ya ada indikasi itu."

Baca juga: 10 Tips Mudik Aman dan Sehat dari Polri, Salah Satunya Jangan Bawa Barang Berharga Berlebihan

"Jadi sinyalemen kelangkaan minyak goreng, kemudian harga-harga yang mahal ya ini kan dimanfaatkan betul."

"Tapi situasi di internasional harganya sedang tinggi, kemudian kebutuhan dalam negerinya kenapa enggak dipenuhi, gitu loh."

"Kan ada indikasi ke situ, ya untuk apa duitnya?" Bebernya.

Baca juga: Mudik di Masa Pandemi Ibarat Hujan, Vaksin Dua Dosis Adalah Mantel, Payung Jadi Booster

Masinton menilai informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penyidikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), soal kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) minyak goreng.

Dia meminta penyidik Kejagung mendalami soal para pemain di balik kartel minyak goreng. (Chaerul Umam)