Kriminalitas

Mandek Hampir Setahun, Kuasa Hukum Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pelanggaran UU Pers McDonalds Depok

Mandek Setahun, Kuasa Hukum Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus Kekerasan dan Pelanggaran UU Pers McDonalds Depok

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Wartakotalive/Angga Bhagya Nugraha
Pengemudi ojek online antre untuk memesan paket BTS Meal yang dipesan warga melalui aplikasi online di McDonalds Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (9/6/2021). Antrean membludaknya itu diduga imbas dari mulai berlakunya pemesanan menu edisi spesial BTS Meal yang hanya dapat dipesan melalui layanan delivery dan drive thru. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Penanganan kasus dugaan kekerasan dan pelarangan liputan terhadap pers saat yang dilakukan oleh pegawai gerai McDonalds, Margonda, Depok mandek.

Sejak kasus ini dilaporkan pada 9 Juni 2021 ke Kepolisian Resort Metro Depok, kasus ini masih tetap dalam tahap penyidikan dan tidak mengalami perkembangan lagi.

Kejadian ini terjadi saat korban sedang melakukan peliputan jurnalistik pada saat promo BTS Meal.

Pihak kuasa hukum korban, DNT Lawyers, meminta polisi agar segera mengungkap dan menjerat para pihak yang terlibat pelarangan peliputan tersebut.

Tim penasihat hukum menilai perkara sudah cukup jelas untuk ditingkatkan statusnya.

Bukti-bukti dan saksi-saksi pada peristiwa tersebut jelas menunjukkan pencideraan tugas-tugas jurnalistik sebagai pemberi informasi kepada publik.

Hal ini juga menghalangi hak publik untuk mendapatkan informasi yang terjamin sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Jadi permintaan kami kepada Polres Metro Depok, tolong kasus ini disegerakan. Sudah terhitung setahun laporan kasus ini mandek,” kata Boris Tampubolon, Managing Partner DNT Lawyers.

Baca juga: Antrean BTS Meal di McDonalds Margonda Membludak, Sampai Preman Usir Wartawan yang Meliput

Baca juga: Promo BTS Meal Picu Kerumunan Ojek Online di Sejumlah Gerai, Wagub DKI Peringati McDonalds

Senada dengan Boris, Managing Partner Pahrur Dalimunthe pun meminta pengusutan tuntas kasus-kasus ini dengan menjerat para pelaku yang memerintahkan pelarangan peliputan.

“Jadi tidak hanya yang melakukan pelarangan. Dalam hukum pidana tidak hanya yang melakukan, tapi barang siapa yang menyuruh melakukan dia juga itu bisa dikenakan sanksi,” jelas Pahrur.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved