RUU Kekhususan Jakarta

Ariza Bilang Kepala Daerah Bodetabek akan Diundang Bahas RUU Kekhususan Jakarta

Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan pihknya akan mengundang kepala daerah tetangga untuk bantu garap RUU Kekhususan Jakarta.

Wartakotalive.com/Yolanda Putri Dewanti
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan memanggil kepala daerah tetangga untuk membantu merancang RUU Kekhususan Jakarta. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta bakal mengundang kepala daerah Bodetabek Punjur untuk terlibat dalam pembahasan RUU Kekhususan Jakarta pasca Ibu Kota Negara (IKN) dipindah ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Tidak dipungkiri, Bodetabek Punjur dianggap berkontribusi bagi Jakarta, mulai dari penyediaan pangan hingga penanggulangan banjir.

“Nanti akan kami beri kesempatan dan memang pembahasan awalnya Maret, kemudian diberi kesempatan sampai dengan Mei oleh Kemendagri sesuai usulan Pemprov DKI,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Senin (11/4/2022).

Baca juga: Pemkab Karawang Jamin Pemudik Puas Melintasi Jalan Arteri dan Alternatif, Semua Aspal Mulus

Menurutnya, Kemendagri berpesan agar pembahasan RUU dapat selesai pada bulan April 2022 ini.

Namun, untuk menyelesaikan pembahasan itu, Pemprov DKI memerlukan aspirasi, gagasan, ide atau pendapatnya dari khalayak, termasuk dari daerah Bodetabek Punjur.

“Kami akan upayakan sisa waktu di bulan ini akan diselesaikan, juga mendengarkan atau mengakomodir semua elemen masyarakat, termasuk nanti daerah-daerah penyangga. Jadi, kami tunggu masukannya,” ujarnya.

Ariza menyadari, Jakarta tidak mampu berdiri sendiri tanpa melibatkan pihak lain.

Baca juga: Penjual Es Kelapa di Ciomas Bacok Teman, Kesal Utang Sulit Bayar

Dia mencontohkan, seperti penanganan Covid-19 hingga pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat dengan mempertimbangkan daerah Bodetabek.

“Termasuk tata ruang yaitu banjir bahkan sampai Cianjur dan Sukabumi turut diperhatikan. Jadi, Jakarta ini tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh semacam satu tata ruang yang lebih komprehensif melibatkan daerah penyangga, kebijakan transportasi, pengendalian banjir, termasuk polusi udara,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta memandang daerah sekitar harus dilibatkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekhususan Jakarta.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat sedang mempersiapkan RUU tersebut sebagai dasar pengelolaan Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara (IKN).

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan, rancangan RUU tersebut harus dilakukan dengan matang serta melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan termasuk daerah sekitar Jakarta.

Baca juga: Shandy Aulia Menjadi Bugar setelah Konsisten Mengurangi Makanan Digoreng

Pemprov DKI harus kolaborasi dengan daerah-daerah sekitar Jakarta yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Bodetabek Punjur) agar RUU lebih komprehensif visinya bagaimana.

“Jangan sampai kita terlena memikirkan Jakarta, tapi lupa sama daerah-daerah yang juga cukup banyak mempengaruhi kondisi Jakarta,” ujar William yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini pada Sabtu (9/4/2022).

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved