Berita Jakarta
Dalam Kondisi Pandemi, Realisasi Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada 2021 Tembus 100,6 persen
Pencapaian realisasi tersebut disampaikan Ariza dalam Sidang Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta
Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Feryanto Hadi
lihat foto
Setahu dia, pejabat di lingkungan DKI Jakarta bertanggung jawab terhadap anggaran yang digunakan.
Bahkan penganggarannya melalui proses perencanaan yang benar yaitu musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).
“Jadi tahapannya dilalui sepenuhnya, tak ada yang tidak dilalui. Tahapan demi tahapan dilalui prosesnya, tidak berani pejabat DKI melanggar aturan, ketentuan SOP apalagi UU,” ujar Ariza.
“Saya bersyukur sampai hari ini saya merasakan pejabat DKI selalu mengikuti aturan yang ada,” lanjut Ariza yang juga menjadi Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini.
KPK ingatkan potensi kebocoran anggaran
Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menyebut bahwa penggunaan APBD di DKI Jakarta dianggap berpotensi terjadinya kebocoran karena memiliki pemasukan yang besar.
Bahkan, nilai APBD DKI dianggap sama dengan nilai APBD seluruh provinsi di Sumatera.
Alex menuturkan bahwa potensi terjadinya kebocoran anggaran di DKI sangat besar.
"Pemprov DKI sangat kaya, APBD-nya kalau saya hitung itu sama dengan seluruh Provinsi di Sumatera, gabungan APBD Pemprov Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu APBD DKI dengan ruang lingkup wilayah yang lebih kecil," jelas Alex dalam acara bimbingan teknis program keluarga berintegritas DKI Jakarta bertema 'Mewujudkan Keluarga Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas' di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022).
Sehingga, kata dia, dengan anggaran yang besar, potensi terjadinya kebocorannya juga tinggi.
Kendati demikian, KPK mengingatkan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bahwa tanggung jawab kerja di Pemprov DKI sangat berat.
"Beban tugasnya sangat berat meskipun nanti Ibukotanya pindah ke Kalimantan, tidak mengurangi beban hasil pencarian. Karena Jakarta tetap jadi pusat ekonomi, pusat perkumpulan, 60 persen uang beredar di sini, itu lah yang menyebabkan potensi-potensi," tutup dia.
Diketahui, acara tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria ini berserta jajaran di Pemprov DKI Jakarta.
