Potensi Keuangan Digital di Indonesia Besar, Pemerintah Diminta Siapkan Regulasi Perpajakan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - industri keuangan digital belakangan ini terus berkembang pesat.

Melihat potensi besar ini, Pemerintah dipandang perlu menyiapkan regulasi khusus di bidang perpajakan sebagai upaya menambah pemasukan negara.

Menurut Agus Purnomo, pelaku trading di bidang derivativ berjangka di Indonesia, jika Indonesia ingin maju di industri ini, tidak boleh dibiarkan hal tersebut berjalan autopilot, agar peluang tersebut tidak berbalik dan menjadi berbahaya bagi masyarakat Indonesia.

"Sehingga peluang ini tidak dimanfaatkan oknum broker atau penghimpun dana yang bisa merugikan masyarakat secara luas seperti yang banyak terjadi belakangan ini dan dana dalam jumlah besar tidak balik ke negara lain," kata Agus dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Dikatakannya, melihat adanya peluang tersebut, negara dipandang perlu hadir dengan regulasi perpajakan yang jelas.

Baca juga: Jokowi: Jumlah Pemudik Tahun Ini Diperkirakan 85 Juta Orang, dari Jabodetabek 14 Juta Orang

Baca juga: Puncak Arus Mudik Lebaran Diprediksi Terjadi pada 29-30 April 2022, Arus Balik 8 Mei

Selain itu, masyarakat juga harus diberi edukasi melalui pameran dan juga lewat pendidikan tentang trading derivativ future beserta risikonya.

"Lembaga negara seperti Bapepti pun harus berperan jelas di sini dengan mengadakan pameran broker, sehingga masyarakat teredukasi dan melihat langsung mana yang legal, mana yang tidak. Ajang IFX Expo di Dubai dan di Cyprus bisa menjadi contoh," ujarnya. 

Apalagi, sambungnya, Presiden Jokowi sering menyebut perlunya solidaritas seluruh elemen bangsa agar negara ini mampu bertahan dan maju.

Bukan hanya itu saja, Agus juga mereferensi apa yang pernah dikatakan Presiden Jokowi terkait ungkapan, jika negara bisa maju maka dibutuhkan kerja nyata yang terstruktur dan tidak linear yang harus extraordinary.

"Saya melihat, perputaran uang di dunia Forex di atas USD 6 triliun per hari. Data ini bisa dicek sampai dengan Juni 2021," ucapnya.

Sebagai tambahan, seperti diungkapkan Kementerian Perdagangan di medio Juni 2021, jumlah investor Crypto sekarang ini mencapai 6,5 juta orang dengan nilai transaksi tembus Rp 370 triliun (kira-kira USD26 miliar atau setara 20 persen cadangan devisa Indonesia).

Baca juga: 2-3 Mei 2022 Libur Nasional Hari Raya Idulfitri, 29 April, 4, 5, dan 6 Mei Cuti Bersama

Baca juga: Nama KSP Dicatut untuk Minta Sumbangan, Moeldoko Perintahkan Ali Mochtar Ngabalin Lapor Bareskrim

Padahal, bisnis di dunia digital untuk derivativ berjangka ini sangat luas, mencakup tidak hanya crypto, tapi ada pula forex, index, metal, energy, komoditi dan berbagai hal lainnya.

"Meski belum digarap optimal saja, sudah mulai ada. Apalagi kalau pemerintah mendukung, mesti lebih bagus lagi pertumbuhannya. Jelas ini merupakan kekuatan masyarakat sebagai investor lokal atau dalam negeri untuk berinvestasi secara langsung," kata Agus.

"Ya, seperti ajakan dan arahan Presiden Jokowi yang mendukung semua investasi dari dalam dan luar negeri untuk kemajuan NKRI. Menurut hemat saya, bisnis future derivativ nilainya sangat besar. Bahkan bisa lebih besar dibanding dari dunia real," sambungnya. 

Dipaparkannya, industri keuangan digital punya kelebihan tersendiri.

Industri digital, juga ramah lingkungan serta tidak merusak kesehatan masyarakat sehingga tak memboroskan anggaran negara untuk asuransi kesehatan seperti BPJS.

Tak hanya itu, pajak yang diberikan ke negara bisa lebih besar serta sesuai perkembangan jaman.

"Semua kelebihan-kelebihan di atas akan menjadi kekurangan atau bahaya bagi negara kita, juga untuk generasi anak cucu kita apabila tidak diantisipasi sejak awal secara nasional," katanya.

"Masalah yang timbul biasanya dari perusahan penerima dana masyarakat. Pada 1998 terjadi krisis ekonomi di Indonesia dan kita bisa bertahan karena didukung UMKM sektor real. Tahun 2019 terjadi pademi Covid di dunia, ekonomi Indonesia masih bisa bertahan didukung UMKM sektor digital/dunia maya dan bahkan terus berkembang sampai sekarang," kata Agus lagi.

Menurutnya, sejak pandemi Covid-19, sedang trend broker di Indonesia yang diekspose influncer flexing (pura-pura sukses padahal nol besar).

Mereka lewat channel YouTube melalui program crazy rich yang sukses lewat trading.

"Usaha yang mirip dan banyak beredar yakni berupa jual robot trading online dengan MLM, koperasi. Sekarang juga ada beberapa kelompok orang yang mencoba membuat crypto tanpa blockchain, tujuannya hanya untuk menghimpun dana masyarakat. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi setelah dana masyarakat mereka dapatkan?" tanya Agus.

Saat ini pun, banyak investor dari Indonesia yang berinvestasi di broker luar negeri lantaran broker luar memiliki kelebihan seperti spread kecil, komisi nol, free swab, free tax, lot dibuka tanpa pembatasan dari 0.01 sampai 1000.

Padahal, Indonesia sendiri sangat butuh investor dalam negeri. Jika broker luar diblokir nantinya kurang membawa efek.

Alangkah baiknya, jika mereka dibuatkan regulasi sehingga mau trading di Indonesia dan menghasilkan devisa untuk Indonesia.

"Oleh karenanya harus dicarikan solusi secara umum. Perlu edukasi ke masyarakat, bisa lewat pameran, pendidikan tentang trading derivativ future beserta risikonya secara jelas. Bapepti sesuai UU No.10/2011 harus aktif mendorong karena perdagangan derivative sangat besar nilainya. Broker atau perusahaan yang menerima dana masyarakat, harus punya deposit yang sesuai dengan perkembangan waktu ke waktu, supaya tidak gagal bayar," sarannya.

Agus pun menekankan, apabila masyarakat Indonesia sudah teredukasi dengan baik tentang peluang perdagangan future derivativ, diharapkan perekonomian Indonesia bisa bertambah maju dan devisa bertambah.

Begitu pula jika masyarakat aktif menguasai perdagangan derivativ dan Indonesia kuat di bidang ini, maka kekayaaan negara yang sudah dikumpulkan tidak tergerus karena perdagangan derivativ dunia.

Potensi yang sangat besar ini harus didukung Pemerintah, untuk memajukan NKRI sesuai Pancasila.

"Namun jika sebaliknya, negara tidak hadir, kemampuan ekonomi masyarakat secara luas akan tergerus. Dampaknya pun tidak baik, karena salah satu sifat masyarakat kita punya kebiasaan ikut-ikutan, mudah dibohongi, apalagi kalau yang bohong itu influencer flexing," kata Agus. (ign)