Berita Jakarta
Dikritik Kepemimpinan Anies Hanya Kosmetik, Ariza Minta Para kader PSI Keliling Jakarta
Ahmad Riza Patria mengatakan, begitu banyak prestasi yang diperoleh Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Feryanto Hadi
lihat foto
“Banyak hal-hal yang sifatnya kosmetik, terlihat indah untuk menutupi progres yang tidak signifikan,” ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana saat diskusi virtual yang dikutip pada Jumat (25/3/2022).
William mencatat, ada lima kemunduran yang terjadi selama lima tahun terakhir.
Pertama mengenai transparansi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Kata dia, anggaran merupakan kebutuhan dasar untuk melahirkan kebijakan.
Jika anggarannya tidak tepat sasaran dan transparan, tentu dewan dan masyarakat kesulitan untuk memantau pelaksanaannya.
William lalu membandingkan dengan kepemimpinan Gubernur sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Seluruh elemen masyarakat begitu mudah mengakses proses anggaran melalui website yang disediakan secara gratis.
“Kami bisa melihat hanya anggarananggaran yang sifatnya general atau kami sebut sebagai pagu-pagu anggaran. Kami tidak bisa lagi lihat komponen terkecil dari anggaran ketika proses anggaran itu sedang direncanakan,” kata William yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.
Persoalan kedua adalah Anies tidak menambah ruas sungai yang dinormalisasi.
Baca juga: Jokowi Tetapkan Booster Jadi Syarat Mudik, PSI Semprot Anies dan Ajari Cara Maksimalkan Vaksinasi
William mencontohkan, di era Gubernur Joko Widodo proyek normalisasi Sungai Ciliwung mencapai 33 kilometer, kemudian era Ahok mencapai 16 kilometer.
“Di jamannya Pak Gubernur Anies setahu saya itu belum ada penambahan normalisasi sungai. Jadi, bisa dibilang normalisasi Sungai Ciliwung mandek,” ujar William.
Menurutnya, Anies lebih fokus penuntasan banjir yang sifatnya tidak signifikan seperti gerebek lumpur dan sumur resapan.
Padahal dalam kampanyenya, Anies pernah menggaungkan bakal melakukan program naturalisasi sungai dan kali.
“Padahal program ini sudah disahkan DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI kurang lebih Rp 2 triliun selama pak Anies menjabat,” ungkap dia.
Selanjutnya, masalah ketiga adalah hunian DP 0 Rupiah yang targetnya tidak tercapai. Dalam kampanye, Anie berjanji akan menyediakan hunian untuk masyarakat mencapai 250.000 unit. Tapi faktanya, Anies baru menyediakan 1.500 unit.
