Korupsi

KPK Temukan Eks Pejabat Pemprov DKI Cairkan Cek Rp35 Miliar

Dia mengatakan lalu meminta kepada pejabat itu melakukan klarifikasi karena uang tersebut diduga dari hasil gratifikasi.

Warta Kota/ Yolanda Putri Dewanti
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebutkan pihaknya menemukan seorang eks pejabat Pemprov DKI Jakarta mencairkan cek senilai Rp35 miliar.

Adapun uang tersebut diduga digunakan sebagian untuk membeli rumah senilai Rp3,5 miliar.

"KPK pernah menerima laporan PPATK dari salah seorang pejabat eselon tiga di DKI, begitu yang bersangkutan pensiun, dia mencairkan cek sejumlah Rp35 miliar," ucap Alexander dalam acara bimbingan teknis program keluarga berintegritas DKI Jakarta bertema 'Mewujudkan Keluarga Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas' di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022).

Dia mengatakan lalu meminta kepada pejabat itu melakukan klarifikasi karena uang tersebut diduga dari hasil gratifikasi.

Tetapi, pihaknya terpaksa menghentikan langkah klarifikasi dugaan pidana tersebut dikarenakan eks pejabat tersebut meninggal dunia.

"Saya tidak tahu mungkin sudah jalan Tuhan, tidak lama setelah kami klarifikasi beliau meninggal," tambah dia.

Baca juga: Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Pabrik Blast Furnace PT Krakatau Steel Naik Penyidikan Jaksa Agung

Namun demikian, meski klarifikasi dihentikan, pihaknya tetap melanjutkannya ke Direktorat Jenderal Pajak.

Menurutnya, agar Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan atas kekayaan yang ditinggalkan serta langsung mengenakan pajak.

Baca juga: Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan di Cipayung Jaktim, Anak Buah Anies Diperiksa Kejati

Baca juga: Gelar Bimtek Antikorupsi, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata: Prinsipnya Membangun Program Integritas

"Jangan berhenti, sampaikan ke Ditjen Pajak, karena kalau orang pajak itu saya lihat tidak peduli uang dari korupsi atau dari jualan apapun pokoknya tambah kekayaannya, bayar pajak," jelas dia.

Karenanya Alexander mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov DKI guna berhati-hati dan bertanggung jawab dengan beban tugas di Jakarta.

"Jakarta tetap jadi pusat ekonomi, pusat perkumpulan, 60 persen uang beredar di sini. Itu lah yang menyebabkan potensi-potensi," tutup dia.(m27)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved