Sekjen PDIP Tegur Luhut untuk tak Komentar yang Bikin Keruh Soal Penundaan Pemilu 2024

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akhirnya bereaksi atas polemik penundaan Pemilu 2024.

Seperti diketahui isu tersebut dihembuskan oleh Menko Marinves Luhut B Pandjaitan.

Kini, isu itu menjadi bola liar, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan bahwa Pemilu 2024 sesuai jadwal.

Baca juga: Adam Damiri Divonis 20 Tahun di Kasus Asabri, Keluarga Disarankan Lapor ke KY Jika Ada Kejanggalan

Hasto mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda menyangkut Pemilu 2024.

Hasto mengatakan big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak.

Yakni persoalan kerakyatan terkait, seperti minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Hal itu disampaikan Hasto soal pernyataan menteri Jokowi yakni Luhut B Pandjaitan yang mengklaim memiliki big data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.

“Menurut saya, Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto Kristiyanto, Senin (14/3).

“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan
Menkopolhukam,” tambah Hasto.

Karena itu, Hasto mengatakan PDIP mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif.

Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.

Hasto mengatakan Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.

Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.

Baca juga: Felika Stephani Awali Debut Sebagai Penyanyi Lewat Lagu Ingat Dulu yang Mirip Kehidupannya

“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024," ucapnya.