Minyak Goreng Langka
Politisi PSI Anggap Mendag Muhammad Lutfi tak Becus Atasi Kelangkaan Minyak Goreng
DPP PSI menilai Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tak sanggup mengatasi kelangkaan minyak goreng, meski sudah diatur sedemikian rupa.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Juru bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andre Vincent Wenas, menilai Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi tak mampu mengatasi persoalan minyak goring.
Hal ini sesuai fakta di lapangan bahwa komoditas minyak goreng berharaga murah masih langka.
Padahal, sudah sebulan terakhir Mendag menangani pesoalan minyak goreng yang mahal dan langka.
Baca juga: Sosok Keluarga Indra Kenz Dimata Para Tetangganya Terkenal Sombong
Karena itu, PSI menilai Muhammad Lutfi tak becus mengatasi kelangkaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat jelang Bulan Puasa dan Lebaran tahun ini.
“Menteri Perdagangan harus lebih fokus bekerja memastikan pasokan minyak goreng ke publik aman menjelang Bulan Puasa dan Lebaran,” ucap Andre, Kamis (10/3/2022).
“Kemendag harus mencari solusi yang substansial, tidak lewat kebijakan tambal sulam yang selama ini terbukti gagal,” imbuhnya.
Beberapa pekan terakhir minyak goreng dalam kemasan yang biasa dibeli warga seharga Rp 14.000 sulit dicari.
Menurut PSI, Kemendag perlu melakukan investigasi penyebab kelangkaan minyak goreng di pasaran saat ini dan mencari solusi mengatasinya.
“Menurut informasi dari produsen minyak goreng yang kami terima, pasokan minyak goreng mencukupi. Faktanya minyak goreng juga masih banyak dijual di lapak-lapak online dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kalau pasokan cukup, maka yang bermasalah adalah jalur distribusinya,” ungkap Andre.
Andre menegaskan, selisih harga pasar dengan HET juga membuka peluang penyelewengan.
Minyak murah dengan HET dijual kepada industri atau dijual kembali ke masyarakat dengan harga tinggi.
Baca juga: Tri Rismaharini Sambut Baik Kehadiran Rumah Singgah di Jakarta untuk Pasien Rujukan
“Ini terjadi akibat kesalahan menteri perdagangan yang melakukan intervensi pasar lewat kebijakan HET,” jelas Andre.
Ia menambahkan kebijakan ini tidak efektif karena sulit diawasi, berbiaya mahal, dan menjadi beban produsen yang dipaksa menjual dengan harga lebih rendah dari biaya produksi.
Serta rawan menimbulkan konflik akibat munculnya aksi memborong minyak goreng.
“Ini konsekuensi ada dua harga dengan selisih yang hampir dua kali lipat. Selain itu, Menteri Lutfi juga harus menertibkan rantai distribusi minyak goreng,” kata Andre.
