Anggota DPRD Provinsi Jabar Waras Wasisto Sebut Butuh Dana Rp 16 M untuk Bangun SMA Negeri di Depok

WARTAKOTALIVE.COM, PANCORAN MAS - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Waras Wasisto mengatakan, bila ingin membangun SMA Negeri atau sederajat di Kota Depok, membutuhkan campur tangan Pemkot Depok.

Dalam hal ini utamanya adalah pengadaan lahan sebagai lokasi untuk dibangunnya sekolah-sekolah negeri tersebut.

Hal itu dikatakan Waras, karena di Kota Depok minim bangunan SMA dan sederajat di Kota Depok.

Itu menjadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kepentingan.

Apalagi, kewenangan sekolah-sekolah negeri di Kota Depok berbeda, yakni SD-SMP Negeri menjadi ranahnya Pemkot Depok dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik).

Sedangkan, SMA negeri atau sederajat merupakan wewenang Disdik Provinsi Jawa Barat melalui Kantor Cabang Disdik (KCD) Depok-Bogor.

Baca juga: Polisi Sedang Menunggu Hasil Olah TKP yang Dilakukan Puslabfor Terhadap Kasus Robohnya Gedung SMA 96

Baca juga: Kontraktor Rehab Gedung SMA 96 Jakarta yang Roboh Pegang 5 Proyek Sekaligus, Totalnya Rp 115 Miliar

Baca juga: Pemkot Depok Kewalahan Hadapi Lonjakan Covid-19, Minta Bantuan Pemprov Jawa Barat

"Sebenarnya kalau ada lahan, Pemerintah Kota Depok tinggal mengajukan. (misalkan) ada hibah ini loh dari pengusaha anu untuk dijadikan, misalnya SMA 20," kata Waras kepada wartawan seusai Diskusi 4 Pilar Kebangsaan DPRD Jabar dan PWI Kota Depok di Kantor PWI Kota Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (4/3/2022) sore.

Dengan proses tersebut, politisi PDI Perjuangan itu menyebut pihaknya kemudian akan melakukan tindakan selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti rencana pembangunan sekolah.

"Ya nanti kami tinggal survei kemudian dianggarkan di APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) berikutnya," ujar Waras.

Dengan kata lain, pria kelahiran Madiun, 9 Oktober 1970 ini mengaku keterlibatan Pemkot Depok sangatlah dibutuhkan demi tercapainya pembangunan SMA Negeri atau sederajat.

Sebab, lanjutnya, tidak memungkinkan bagi DPRD Jabar maupun pihak KCD untuk menetapkan lokasi mana yang akan dipilih untuk membangun sekolah.

BERITA VIDEO: SAPA DOKTER - Gigi Ngilu Karna Sensitive, Perlukah Mengganti Pasta Gigi ?

"Kayak kami ini atau KCD Depok-Bogor ini orang Bekasi, enggak mungkin hapal teritorinya Depok. Paling berkunjungnya hanya ke SMA/SMK," terang Waras.

"Belum tentu dia pernah lihat lahan kosong di mana gitu, kan artiny harus ada masukan juga dari Pemkot Depok," ucap Waras.

Seandainya menyatukan dua satuan pendidikan dalam satu bangunan pun dikatakan Waras bukanlah solusi jika ingin menambah jumlah SMA negeri sederajat.

Walaupun sebenarnya memungkinkan, namun anggota dewan dengan daerah pemilihan (Dapil) Depok-Bekasi ini mengaku hal itu akan menjadi rumit nantinya.

"Pertanggung jawabannya beda, SMP itu (kewenangannya) di (pemerintah) Kota, SMA itu di Provinsi. Nanti jadi tumpang tindih," paparnya.

Sehingga bila menggunakan lahan baru atau berbeda bangunan gedungnya, dikatakan Waras akan lebih baik dalam hal penanganan maupun pertanggung jawabannya.

Untuk itu, jika nantinya ada lahan yang diperoleh dari hasil hibah pihak tertentu, Waras merasa hal itu lebih baik dilakukan, sehingga nantinya DPRD Provinsi Jabar akan segera menganggarkan biayanya.

"Kayak di Garut kemarin, ada lahan yang dihibahkan, kami langsung anggarkan enggak pakai mikir karena ada yang menyerahkan lahannya, hibah tanah atau sebagainya," tegas Waras.

Butuh Minimal Rp 16 Miliar

Selain itu, Waras mengatakan bahwa ketimpangan jumlah SMP dan SMA Negeri di Kota Depok, disebabkan antara lain soal lahan yang tidak sedikit.

"Bagi kami, khususnya di DPRD Provinsi ini  mencari lahan (untuk dibangun sekolah) ya minimal 3.000 meter,"  kata Waras.

Jika lahan telah dimiliki, anggota dewan dengan daerah pemilihan (Dapil) Depok-Bekasi itu mengaku pihaknya bisa langsung menganggarkan biaya untuk pembangunan sekolah.

"Kalau (lahan) itu ada kemudian bisa kita manfaatkan tentu kita akan bebaskan (pembebasan lahan) kemudian kita bangun sekolahnya, karena memang (jumlah) SMP dan SMA nya (di Depok) enggak seimbang," jelas Waras.

Dari taksiran yang dilakukan untuk membangun gedung sekolah baru bagi SMA Negeri atau sederajat, dikatakan Waras berkisar di angka belasan miliar.

"Kurang lebih minimal Rp 16 miliar. Sebenarnya, masih rasional lah (jika dibandingkan dengan harga tanah NJOP (nilai jual objek pajak) di Depok," ujar Waras.