Diprotes Habis-habisan, Program Sumur Resapan Anies Justru Diterapkan di IKN, Begini Komentar DPRD

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Legislator DKI Jakarta merespons rencana penggunaan konsep air hujan masuk ke tanah yang selalu digaungkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur.

Meski terminologinya berbeda, namun implementasinya dinilai sama.

Dalam konsep tersebut Anies memakai istilah sumur resapan, sedangkan pemerintah pusat memakai konsep kota spons.

Selama ini, Komisi D DPRD DKI Jakarta selalu mengkritik kebijakan tersebut karena pembangunannya dinilai tidak berjalan optimal.

Baca juga: Jaga Keberlanjutan Sumber Daya Air, Aqua telah Tanam 2,5 Juta Pohon dan Bangun 1.900 Sumur Resapan

“Kalau kami kan memang punya tugas pengawasan, itu salah satu tugas dan fungsi kami sebagai anggota dewan. Kalau prinsip program itu baik, kami dukung, nah kalau lihat saya lihat kemarin perencanaan yang dilakukan di DKI ini yang kurang matang,” kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, di DPRD DKI Jakarta pada Selasa (1/3/2022).

Menurut Ida keluhan masyarakat soal sumur resapan cukup bervariasi.

Mulai dari daya serapnya yang kurang maksimal dan surutnya air juga memerlukan waktu yang relatif lama.

Kemudian kontur jalan di lokasi bekas galian sumur resapan cenderung rusak atau bergelombang, sehingga membahayakan pengguna jalan.

Persoalan seperti inilah, kata Ida, yang perlu dievaluasi Dinas SDA DKI Jakarta sehingga program yang awalnya diniatkan untuk kebaikan masyarakat tidak membawa kerugian bagi rakyat Jakarta.

Baca juga: Anies Baswedan Pamer Pencapaian Jakarta Atasi Kemacaten di Forum U20

“Jadi, bukan soal setuju atau tidak setuju (sumur resapan), selagi itu bermanfaat kami sih setuju. Tapi memang kemarin itu pekerjaannya yang tidak baik, itu yang pasti,” ujar Ida dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Meski pembangunan sumur resapan minta dievaluasi, Komisi D tetap mengalokasikan anggaran sekitar Rp 120 miliar untuk proyek lanjutan pada tahun 2022.

Sayangnya, anggaran tersebut justru dinolkan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kami di Komisi D kemarin masih menyiasakan kalau tidak salah Rp 100 atau Rp 120 miliar, saya lupa cuma Rp 100 miliar lebih. Tapi ketika dibanggarkan memang wewenang final itu ada di Banggar besar, kalau di sana tidak setuju ya kami dinolkan,” jelasnya.

Ida menambahkan, pada tahun lalu Dinas SDA DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 400 miliar untuk pembangunan sumur resapan dengan target 11.000 titik. Namun yang terealisasi hanya sekitar 5.000 titik yang tersebar di lima kota administrasi Jakarta.

Hingga kini, kata dia, Komisi D DPRD DKI Jakarta masih menunggu hasil evaluasi pembangunan sumur resapan dari Dinas SDA DKI Jakarta.