Sekjen PDIIP: Daripada Berpikir Menunda, Sebaiknya Berkonsolidasi Siapkan Pemilu

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - PDIP menegaskan usulan penundaan Pemilu 2024 tidak memiliki landasan hukum yang kuat, dan melupakan aspek paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi.

“Sumpah Presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-undang Dasar."

"Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (24/2/2022).

Baca juga: Muhaimin Iskandar Usul Pemilu 2024 Diundur Satu Atau Dua Tahun, Ini Tiga Alasannya

Hasto menyebut, atas dasar ketentuan konstitusi pula, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

“Dengan demikian tidak ada sama sekali ruang penundaan pemilu," ucapnya.

Hasto juga mengatakan, apa yang disampaikan oleh PDIP juga senapas dengan pernyataan Presiden Jokowi, yang berulang kali menegaskan penolakannya terhadap berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu.

Baca juga: Dua Polisi Penembak Enam Anggota FPI Dituntut 6 Tahun Penjara, Marwan Batubara: Sidang Dagelan

“Periodisasi pemilu lima tahunan membentuk kultur demokrasi. Kultur berkorelasi dengan kualitas demokrasi."

"Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik."

"Jadi daripada berpikir menunda pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan pemilu," saran Hasto.

Baca juga: Jadi Saksi Meringankan di Sidang Munarman, Ketua Jokowi Mania: Saya yang Minta

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 diundur satu atau dua tahun.

Alasan yang pertama, kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu, Pemilu 2024 berpotensi merusak prospek ekonomi yang kini mulai membaik pasca-pandemi Covid-19.

Hal itu ia sampaikan usai menerima aspirasi para pelaku UMKM, pelaku bisnis, dan analis ekonomi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Zona Oranye Covid-19 di Indonesia Bertambah Jadi 269 Kabupaten/Kota, Merah Tetap Nihil

"Pemilu itu biasanya ada tiga kondisi."

"Pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze, pembekuan-pembekuan."

"Freeze atau pembekuan, wait and see, and stop agresivitas ekonomi saat pemilu," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Cuma Ada di Deiyai Papua

Alasan kedua, lanjut Gus Muhaimin, transisi kekuasaan setelah pemilu biasanya membuat kondisi ekonomi tak menentu.

Sehingga, menurutnya hal itu bisa mengganggu suasana momentum yang sangat bagus, apalagi setelah digelarnya G20 nanti.

Yang ketiga, dikhawatirkan terjadi eksploitasi ancaman konflik saat pemilu.

Baca juga: DAFTAR Lengkap PPKM Jawa-Bali Hingga 28 Februari 2022, Level 1 Raib

Atas dasar itu, dari seluruh masukan yang diterimanya, Gus Muhaimin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda.

Dirinya juga bakal menyampaikan usulan itu kepada para elite partai politik dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang."

Baca juga: Vaksin Booster untuk Lansia Kini Bisa Diberikan Minimal Tiga Bulan Setelah Dosis Lengkap

"Dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi."

"Ya setahun lah, kalau enggak dua tahun maksimal."

"Moga-moga usulan saya nanti, saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden," paparnya.

KPU sebelumnya sudah menetapkan pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari. (Fransiskus Adhiyuda)