Breaking News:

Berita DPRD Kabupaten Bogor

Bela Buruh, Rudy Susmanto Ketua DPRD Kabupaten Bogor Memohon Permenaker Pencairan Dana JHT Dicabut

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto membela buruh. Memohon Menteri Tenaga Kerja mencabut Permenaker tentang pencairan dana JHT.

Penulis: Dodi Hasanuddin | Editor: Dodi Hasanuddin
Istimewa
Bela Buruh, Rudy Susmanto Ketua DPRD Kabupaten Bogor Minta Permenaker Pencairan Dana JHT Dicabut. 

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Bela buruh, Rudy Susmanto Ketua DPRD Kabupaten Bogor memohon Permenaker tentang pencairan dana JHT dicabut.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meminta Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Baca juga: Rudy Susmanto Minta Perangkat Desa di Kabupaten Bogor Ikut Turun ke Masyarakat Pantau Kasus Covid-19

Permenaker tersebut mengatur pencairan dana program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan baru bisa diambil saat usia buruh mencapai 56 tahun atau meninggal dunia.

Sebab, kebijakan yang akan diberlakukan mulai Mei 2022 tersebut dinilai sangat merugikan pekerja.

“Kami telah menerima aspirasi buruh di daerah kami dan kami memohon kepada Menaker agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dicabut," ujar Rudy Susmanto, Rabu (16/2/2022).

Baca juga: Cegah Klaster Perkantoran, Rudy Susmanto Ketua DPRD Kabupaten Bogo Gelar Vaksinasi Booster

Rudy Susmanto menilai, kebijakan pencairan dana JHT sebesar 30 persen dari peserta BPJS yang sudah mencapai 10 tahun, juga bukan solusi tepat.

Sebab, bila pekerja sudah tidak punya ikatan kerja lagi dengan perusahaan sebaiknya diberi keleluasaan untuk mencairkan dana JHT.

Pekerja yang terkena PHK sangat sulit untuk bisa bekerja lagi di perusahaan, karena kalah bersaing dengan angkatan kerja yang lebih muda.

Karena itu dana JHT mereka butuhkan untuk modal membuka usaha kecil seperti UMKM dan sejenisnya.

"Apalagi selama dua tahun pandemi covid-19, sektor industri dan jasa melemah dan membuat para pengusaha terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)," kata Rudy.

"Mestinya pemerintah memberikan pelatihan keterampilan seperti pelatihan komputer, workshop entrepreneur, bagi mereka yang berminat menjajaki dunia UMKM, dan mereka bisa menggunakan dana JHT untuk modal usaha," tambah politisi Partai Gerindra itu.

Baca juga: Rudy Susmanto Geram Kasus Kekerasan Seksual Marak di Kabupaten Bogor, Minta Pelaku Dihukum Berat

Perlu diketahui bahwa Menteri Tenaga Kerja telah menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur pencairan dana program JHT BPJS Ketenagakejaan.

Peraturan tersebut mengatur peserta baru bisa mencairkan dana JHT di usia 56 tahun atau pencairan bisa dilakukan ahli waris untuk peserta yang meninggal dunia.

Namun aturan tersebut juga mengatur dana JHT dapat diambil sebagian, yaitu sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah atau 10 persen untuk persiapan masa pensiun dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun. 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved