Isolasi Terkendali

BPBD DKI Minta Pejabat dan Masyarakat yang Mampu Tak Manfaatkan Isolasi Terkendali dari Pemerintah

BPBD Provinsi DKI Jakarta minta ASN dan masyarakat yang berlatar belakang ekonomi mampu tidak memanfaatkan fasilitas gratis isolasi terkendali.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho
Wartakotalive/Ramadhan LQ
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji, mengingatkan koleganya terutama di eselon III maupun di jabatan fungsional untuk tidak memanfaatkan isolasi terkendali yang disediakan pemerintah.

Oleh karena itu, BPBD Provinsi DKI Jakarta minta aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat yang berlatar belakang ekonomi mampu agar tidak memanfaatkan fasilitas gratis berupa isolasi terkendali.

Bagi mereka yang memiliki gejala ringan dapat menjalani isolasi di hotel berbayar, sehingga tidak mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Isnawa tidak menampik, masih ada pejabat maupun masyarakat mampu yang memanfaatkan isolasi terkendali yang disediakan pemerintah secara gratis.

Baca juga: Pemprov DKI Siapkan 12 Lokasi Isolasi Terkendali bagi Pasien Covid Tanpa Gejala atau Gejala Ringan

Baca juga: Kepala Pelaksana BPBD DKI Isnawa Adji Berharap Kasus Positif Omicron Bisa Melandai dalam 1-2 Pekan

Baca juga: SKKT Pademangan Timur Jadi Tempat Isolasi Terkendali Pasien Covid-19

"Kami mengingatkan Kasudin-Kasudin, dokter-dokter atau pasien-pasien yang tingkat ekonominya sangat mampu, terkadang mereka memanfaatkan isolasi terkendali yang sebetulnya kami peruntukkan bagi warga kurang mampu. Kami harapkan (begitu), kan ada beberapa hotel yang bisa berbayar pak,” kata Isnawa saat rapat kerja dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/2/2022).

Menurut Isnawa, pemerintah daerah telah menyiapkan 12 isolasi terkendali, namun sejauh ini baru enam isolasi yang sudah terpakai.

Enam lokasi itu yakni Graha Wisata Ragunan; Graha Wisata TMII; Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) DKI Jakarta; Cik’s Mansion; Pusdiklat Gulkarmat Ciracas dan Masjid Raya KH Hasyim Ashari.

BERITA VIDEO: Viral Aksi Pria Paruh Baya Bentak dan Todongkan Pistol ke Kuli Bangunan

"Kami pakai enam lokasi itu dulu, nanti enam lagi kami bisa pakai beberapa rusun seperti Rusun Penggilingan dan Rusun Cengkareng yang dikendalikan oleh BNPB. Total kapasitas untuk enam lokasi isolasi terkendali yang sudah disiapkan mencapai 1.400-an,” tutur Isnawa.

Isnawa menerangkan bahwa kasus Covid-19 varian Omicron seperti sekarang memang tidak separah varian Delta pada Juni-Juli 2021.

Oleh karena itu, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) sekarang masih stabil.

“Terkait dengan isolasi terkendali memang berbeda dengan Delta, yang Omicron ini kasusnya sudah melewati kasus Delta tapi alhamdulillah setelah dievaluasi terhadap BOR itu jauh lebih rendah pak, lebih sedikit,” jelas Isnawa.

“Kemudian kasus kematian juga jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Delta, sehingga kami selalu menyarankan orang dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala cukup isoman dirumah saja, jadi nggak perlu ke rumah sakit,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengamini pernyataan Isnawa Adji. Politikus dari Partai Gerindra itu meminta para pejabat dan masyarakat mampu untuk tidak memakai fasilitas gratis dari pemerintah.

“Mereka sudah dapat duit banyak terus pakai lagi uang APBD. Walaupun gratis kan dibayar pake uang APBD,” ujar Inggard.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved