Gugat ke MK, Ini Lima Kerugian Partai Ummat Akibat Presidential Threshold 20 Persen

Kelima, lanjut Refly, secara sosiologis pasal 222 menimbulkan polarisasi dalam masyarakat, bahkan bipolarisasi. 

Padahal, kata dia, partai politik tugasnya bukan untuk disintegrasi atau memunculkan perpecahan, melainkan justru untuk persatuan demi mewujudkan tujuan nasional.

"Lima kerugian ini kami konstruksikan, baik dia bersifat faktual maupun potensial, atau menurut penalaran yang wajar akan terjadi pada Pilpres 2024," jelas Refly.

Baca juga: Budi Gunadi Minta Rumah Sakit Nasional di Bawah Kemenkes Jadi yang Terbaik di Asia Tenggara

Kuasa hukum pemohon juga menyampaikan 10 poin pokok permohonan.

Kuasa hukum pemohon, Muhammad Raziv Barokah, membacakan satu di antara poin pokok permohonan tersebut adalah pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu bukan open pegal policy, dan bertentangan dengan pasal 6 ayat 2 serta pasal 6a ayat 5 UUD 1945. 

Mengutip pertimbangan hukum putusan nomor 51, 52, 59 2008 dan putusan MK nomor 53 tahun 2017, Mahkamah menyatakan pemberlakuan PT 20 persen tersebut merupakan delegasi dari pasal 6a ayat 5. 

Baca juga: ICW Desak Dewas KPK Periksa dan Tidak Lindungi Lili Pintauli Siregar Atas Dugaan Bohongi Publik

Sementara dalam pandangan pihaknya, pasal 6a ayat 5 adalah delegasi yang mengamanahkan diaturnya hal-hal yang terkait dengan teknis.

Sedangkan threshold 20 persen bukanlah berbicara mengenai teknis, namun hal yang sangat signifikan dan justru menghambat pelaksanaan demokrasi yang fair dan kompetitif.

Sementara mengenai pengusungan, kata Raziv, seharusnya sudah diatur limitatif dalam pasal 6 ayat 2, sehingga keberadaan pasal 222 UU Pemilu ini bukan merupakan open legal policy, melainkan closed legal policy. 

Baca juga: Angka Kematian Pasien Covid-19 Belum Separah Gelombang Satu dan Dua, Satgas: Nyawa Tetap Berharga

"Sehingga seharusnya pasal 222 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi," cetusnya.

Raziv juga membacakan petitum permohonan berdasarkan 10 poin argumentasi yang telah ia sampaikan dalam pokok permohonan.

Pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 

Baca juga: BOR Rumah Sakit di Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Bali Sudah di Atas Rata-rata Nasional

Kedua, menyatakan pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik Indonesia, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono," beber Raziv. (Gita Irawan)