Laporkan Dua Putra Jokowi, Ubedilah Badrun Ingin Pulihkan Kepercayaan Publik kepada KPK

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, KPK punya momentum mengembalikan kepercayaan publik, dengan menindaklanjuti laporannya.

Menurut Ubed, saat ini KPK memang sedang mengalami penurunan kepercayaan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Karena itu, saya memberi ruang optimistis itu untuk memulihkan kembali tingkat kepercayaan terhadap KPK," katanya saat berbincang dengan Tribun Network, Jumat (21/2/2022).

Baca juga: Kompolnas Bilang Pejabat Boleh Pakai Pelat Nomor Dinas Polisi,Termasuk Anggota DPR?

Dia mengatakan, seharusnya dengan adanya pelaporan ini, bisa jadi momentum agar KPK serius.

"Saya masih memberi kepercayaan dalam rangka membangun satu pandangan baru tentang KPK, bahwa KPK bekerja profesional, ini kita tunggu," ujarnya.

Soal kabar terbaru pelaporannya, Ubed mengaku sampai saat ini belum mendapatkan informasi dari lembaga antirasuah tersebut.

Baca juga: Bentrok Satgas Damai Cartenz dan KKB di Pegunungan Bintang Papua, Satu Polisi Tertembak di Dada

"Kalau dari informasi yang saya terima, KPK sedang memverifikasi ya, dan saya melihat apakah data yang kami sampaikan ke KPK itu valid atau tidak."

"Saya kira itu prosedur yang wajar dan itu jalan yang terbaik."

"Saya memilih jalan tersebut karena inilah jalan hukum, bukan jalan di luar hukum," paparnya.

Sebelumnya, dua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: BEGINI Cara Cek Tiket dan Jadwal Vaksinasi Booster di PeduliLindungi

Adalah Ubedilah Badrun, dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga aktivis 98, yang melaporkan Gibran dan Kaesang.

"Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU)."

"Berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan," kata pria yang karib disapa Ubed itu, saat dijumpai awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/1/2022).

Baca juga: IM57+ Institute Kini Berbadan Hukum, Siap Babtu Advokasi Pemberantasan Korupsi

Ubed menjelaskan, laporan ini berawal pada 2015.

Saat itu, kata dia, ada perusahaan besar berinisial PT SM yang menjadi tersangka pembakaran hutan, dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai Rp 7,9 triliun.