Berita Jakarta
Dituding Pras Telah Menipu, Jakpro Sebut Akan Seleksi Calon Penghuni Kampung Susun Bayam di JIS
Menurut Arry, Kampung Susun Bayam ini memang diperuntukan untuk pekerja pendukung operasional JIS.
Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Feryanto Hadi
lihat foto
Hingga sampai saat ini, kata Arry, sebanyak 135 unit ditargetkan dalam pembangunan tersebut.
Proyek Kampung Susun Bayam, kata dia, baru sampai pada lelang kontraktor serta persiapan pembangunan.
Baca juga: Wagub DKI Minta Penataan Kampung Susun Bayam Harus Rapi, Bersih, dan Manusiawi
"Saat ini kan dalam proses untuk pemilihan kontraktor pelaksana, harapannya nanti setelah terpilih kita baru mulai bangun," tutupnya.
Sebelumnya diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyoroti realisasi dari pembangunan Kampung Susun atau rumah susun Bayam di Jakarta Utara.
Menurutnya, rusun itu bukan untuk warga terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
Pria yang akrab disapa Pras ini menuturkan padahal konsep awalnya Kampung Susun yang jadi andalan Gubernur Anies Baswedan itu untuk warga yang terdampak proyek pembangunan JIS.
Baca juga: Melihat Lebih Dekat Megahnya Jakarta International Stadium, Sebuah Maha Karya Anak Bangsa
Namun, pada kenyataannya ditempati orang luar yang tidak pernah tinggal di wilayah itu.
Pemprov DKI Jakarta memiliki program Community Action Plan (CAP). Dengan kata lain, program ini untuk bertanya kepada warga konsep tempat tinggal seperti apa yang akan dibangun menggantikan tempat tinggal lamanya.
"Kalau ujung-ujungnya Kampung Susun Bayam untuk para pekerja pendukung JIS buat apa dilakukan CAP. Itu namanya menipu. Membohongi publik. Bilang saja dari awal warga Kampung Bayam digusur. Ganti juga istilah Kampung Susun Bayam," ucap Pras dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/1/2022).
Baca juga: Trotoar di Jalan RS Fatmawati Raya Hampir Dibongkar untuk Dijadikan Akses Keluar Masuk Sebuah Klinik
Pras mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi warga Kampung Bayam yang tergusur. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup susah dengan rumah kumuh di pinggir rel.
"Seringkali program Pemprov sekarang cuma bagus di kata-kata. Tapi kenyataannya buruk," ucap politisi PDI Perjuangan.(m27)
