Sekolah Tatap Muka

KPAI Dukung PTM 100 Persen Mulai Januari 2022

Ketentuan sekolah tatap muka terbatas tersebut kata Retno diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri

Dok. Humas Kemendikbud
komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti memberikan paparan saat membuka kegiatan Antisipasi Tindak Kekerasan Peserta Didik Jenjang SMP Angkatan III di Jakarta, Selasa (15/9/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menuturkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) atau sekolah tatap muka akan mulai dilaksanakan 100 persen, di semester genap tahun ajaran atau tahun akademik 2021/2022.

Tepatnya kata Retno mulai Januari 2022, di wilayah yang PPKM level 1 sampai 3. Sekolah tatap muka tersebut akan dilakukan dengan mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dimana pencapaian vaksinasi bagi peserta didik dijadikan sebagai persyaratan PTM

“Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung hal tersebut, karena sejak awal pembukaan PTM terbatas, KPAI sudah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah agar vaksinasi anak di percepat dan pencapaian vakinasi peserta didik dijadikan persyaratan penyelenggaraan PTM, yaitu minimal 70 persen warga sekolah sudah di vaksin,” ujar Retno, Minggu (2/1/2022).

Ketentuan sekolah tatap muka terbatas tersebut kata Retno diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbudristek, Menag, Menkes, dan Mendagri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Dari pantauan KPAI, menurut Retno, PTM terbatas mulai digelar serentak pada Agustus 2021 di sejumlah sekolah pada 34 Provinsi di Indonesia pasca menurunnya positivity rate hampir di seluruh Indonesia.

Namun, sejak Januari 2021, KPAI telah melakukan pengawasan PTM terbatas pada 8 Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.

Pengawasan PTM ini dilakukan dalam upaya memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak-anak di masa pandemi Covid-19, khususnya di kluster pendidikan.

Baca juga: Yunarto Kena Semprot Said Didu usai Bilang Tolnya Jokowi: Tol Itu Bukan Milik Negara Apalagi Jokowi

Baca juga: 3 Penyidik Polres Bekasi Kota Diperiksa Irwasda Polda Metro Terkait Tahanan Kabur Jebol Plafon

Baca juga: Pelaku Pencabulan yang Tewas di Kali Bekasi, Kabur Lewat Plafon Kamar Mandi Polres

Kedelapan Provinsi tersebut meliputi 18 Kabupaten/Kota sebagai berikut: Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu (DKI Jakarta); Wonosobo (Jawa Tengah); Serang, Pengandaran, dan Pandeglang (Banten); Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Bogor dan Kota Bekasi (Jawa Barat); Kota Denpasar (Bali); Kota Batam (Kepulauan Riau); Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat).

Adapun sekolah dan madrasah yang di pantau langsung sepanjang tahun 2021 berjumlah 72 sekolah/madrasah dengan rincian 24 (33,80%) SMA/MA baik negeri maupun swasta; 11 (15,50%) SMK Negeri; 23 (32,40%) SMP/MI negeri dan swasta; 13 (18,06%) SD/MI negeri dan swasta. Pengawasan langsung ke sekolah dilakukan oleh KPAI dan mitra KPAI di daerah, yaitu Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) atau KPAID.

"Temuan KPAI dari hasil pengawasan di sejumlah sekolah di berbagai daerah, barangkali dapat menjadi dasar kehati-hatian dalam menggelar PTM 100%. Perubahan perilaku dalam disiplin 3M yang masih belum maksimal, dan pencapaian vaksinasi anak yang masih rendah harus menjadi perhatian," ujarnya.

Adapun temuan pengawas KPAI kata Retno, adalah sebagai berikut:

(1) Kesiapan Infrastruktur Satuan Pendidikan

Hasil pengawasan menunjukkan tingkat kesiapan yang tinggi berada di sekolah-sekolah perkotaan. Selain itu, pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan atas kesiapan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan, yang semula hanya 16,7% (2020) menjadi 79,17% (2021). Adapun kategori kesiapan sekolah yang disusun KPAI berdasarkan indicator pengawasan yang disusun KPAI, yaitu sbb :

51 – 60 kategori Sangat kurang
61 – 70 kategori Kurang
71 – 80 kategori Cukup
81 – 90 kategori Baik
91 – 100 kategori Sangat Baik

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved