Legislator Tagih Janji Pemprov DKI yang Bakal Ganti Pohon yang Ditebang Dampak Revitalisasi Monas

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sedikitnya ada 191 pohon terdampak proyek revitalisasi sisi selatan Monumen Nasional (Monas), Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada akhir 2019.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyatakan keberadaan pohon itu sangat berharga, tidak hanya untuk penghijauan tetapi menjadi saksi sejarah karena ditanam oleh zaman Presiden RI pertama Soekarno.

Atas dasar itu Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mempertanyakan nasib 191 pohon yang ditebang untuk proyek revitalisasi sisi selatan Monas.

"Hingga kini nasib 191 pohon bersejarah yang ditebang dengan menelan anggaran APBD sebesar Rp 71 miliar tersebut tidak dapat diketahui keberadaannya," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pada Rabu (29/12/2021).

Gembong mengungkapkan, pada tahun 2020 lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji bakal mengganti dengan pohon yang baru sebanyak 573 pohon.

Namun Gembong mempertanyakan lokasi pengganti dari pohon-pohon itu, karena Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta tidak membukanya kepada publik.

"Meski diganti pohon baru, namun keberadaannya dinilai tidak dapat menggantikan 191 pohon bersejarah, yang sudah ada sejak puluhan tahun silam," imbuhnya.

Dia menyatakan, sampai sekarang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga belum memberi penjelasan kepada publik tujuan revitalisasi Monas, hingga harus mengorbankan 191 pohon yang memiliki nilai sejarah.

Bahkan pohon-pohon itu ditanam oleh para diplomat dari negara sahabat sebagai simbol perhatian kepada kepedulian lingkungan hidup yang kian hari semakin rusak.

Baca juga: Selama 2021, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jaksel Telah Pangkas 26.000 Pohon

"Kini simbol tersebut tidak dapat serta merta digantikan oleh sesuatu yang tidak punya makna setara dengan simbol yang telah hilang," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Gembong juga meminta kepada Pemprov DKI agar tidak mengulang kesalahan yang sama di Kawasan Ancol, Jakarta Utara. Hal ini menyusul penetapan Ancol sebagai lokasi sirkuit Formula E.

"Kami meminta kepada pihak penyelenggara agar tidak melakukan kesalahan yang sama dengan Monas, yaitu melakukan pembangunan sembarangan tanpa memperhatikan lingkungan di wilayah tersebut," ungkapnya.

Gembong menyatakan, sejak awal Fraksi PDI Perjuangan tetap konsisten meminta transparansi anggaran terkait penyelengaraan Formula E yang telah menghabiskan dana Rp 560 Miliar.

Pihaknya juga meminta revisi studi kelayakan penyelenggaraan Formula E dengan mitigasi pencegahan Covid-19 yang rencananya digelar di Ancol pada 4 Juni 2022 mendatang.

"Sampai sekarang kami belum membaca, bahkan menerima studi kelayakan Formula E yang baru dari Jakpro selaku penyelenggara acara. Berdasarkan rekomendasi dari LHP BPK, harusnya Jakpro memperbarui studi kelayakannya," kata Gembong.

Seperti diketahui, proyek revitalisasi sisi selatan Monas, Jakarta Pusat sempat menuai polemik di kalangan DPRD DKI dan Pemerintah Pusat. Proyek senilai Rp 50,5 miliar itu bahkan sempat terhenti selama beberapa saat sejak Rabu, 29 Januari 2020 atas permintaan DPRD DKI karena pemerintah daerah belum mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah.

Di sisi lain, Komisi Pengarah mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengajukan permohonan persetujuan perencanaan sebelum melaksanakan pekerjaan di Kawasan Medan Merdeka di masa mendatang.

Permintaan ini disampaikan karena berkaca pada revitalisasi sisi selatan Monumen Nasional (Monas) pada akhir 2019, bahwa DKI belum mengantongi persetujuan dari komisi tersebut.

Keputusan yang dikeluarkan komisi tersebut mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan dokumen Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diterima Warta Kota, permintaan komisi tersebut disampaikan melalui surat bernomor B-2/KPPKMM/02/2020 dengan sifat Sangat Segera.

Surat ini diteken Ketua Komisi Pengarah Pratikno pada Jumat (7/8/2020) lalu. Tercatat ada empat poin keputusan yang dikeluarkan Ketua Komisi Pengarah tersebut dengan tembusan Presiden RI dan para anggota komisi.

Pertama, Gubernur DKI Jakarta/Ketua Badan Pelaksana harus mengembalikan desain revitalisasi Taman Medan Merdeka sesuai dengan Keppres Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta, pada lampiran kedua tentang rencana pembangunan (permukaan) Taman Medan Merdeka dan menambah vegetasi di area plaza selatan dimaksud.

Kedua, desain revitalisasi sebagaimana terlampir dalam surat saudara Gubernur nomor 54/-1.711.53, Hal Permohonan Persetujuan atas Rancangan Plaza Selatan di Taman Medan Merdeka, dapat segera dilaksanakan secepatnya agar tidak mengganggu fungsi pelayanan publik dan fungsi lingkungan.

Baca juga: Pemprov DKI sudah Mengantongi Persetujuan dari Komisi Pengarah Terkait dengan Revitalisasi Monas

Keputusan selanjutnya, selama masa dan pasca revitalisasi saudara Gubernur diharapkan dapat menjaga keasrian, kelestarian vegetasi pepohonan dan kebersihan lingkungan Kawasan Taman Merdeka. Gubernur juga diminta secara aktif menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar Kawasan Medan Merdeka.

Saudara Gubernur juga diminta melibatkan instansi terkait sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari perubahan fungsi kawasan maupun kerusakan lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi.

Keputusan yang keempat atau terakhir, Komisi Pengarah meminta agar di kemudian hari saudara Gubernur mengajukan permohonan persetujuan perencanaan sebelum melaksanaan pekerjaan di Kawasan Medan Merdeka sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 25 tahun 1995.

Dokumen itu juga menjelaskan bahwa surat permohonan persetujuan revitalisasi dan rancangan plaza sisi selatan Monas diberikan setelah proyek dilakukan. Untuk surat permohonan persetujuan revitalisasi dengan nomor 36/-1.711.51 diajukan pada 28 Januari 2020, sedangkan surat rancangan plaza dengan nomor 54/-1.711.53 diajukan pada 6 Februari 2020.