Kecelakaan Bus Transjakarta
Fraksi PDIP DKI Kecewa Rekomendasi KNKT terhadap Kecelakaan Transjakarta tak Menyentuh Akar Masalah
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak kesal melihat rekomendasi KNKT pada rentetan kecelakaan bus Transjakarta.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Valentino Verry
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Legislator DKI Jakarta memandang rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) soal rentetan kecelakaan Transjakarta tidak menyentuh akar masalah. Padahal KNKT telah mengevaluasi rentetan kecelakaan itu selama sepekan.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengatakan, hasil rekomendasi KNKT terkesan hanya melihat persoalan dari luar.
Kata dia, persoalan dari luar sebetulnya hanya cukup dilakukan oleh skala Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), bukan lembaga yang mengemban status sebagai Komite.
Baca juga: Doddy Sudrajat Minta Faisal Kembalikan KTP dan Handphone Mendiang Vanessa Angel, Mereka Ribut Lagi?
“Ini menyangkut keselamatan penduduk DKI pengguna TJ. Rapat Komisi B DPRD DKI yang berlangsung hanya lima jam mampu menggali persoalan lebih dalam dan menemukan akar persoalan,” kata Gilbert berdasarkan keterangannya, Jumat (24/12/2021).
Hanya saja disayangkan, kata Gilbert, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz membuat rekomendasi bukan berdasarkan rapat internal.
Tanpa rekomendasi KNKT ini, masalah Transjakarta sebetulnya sudah dibicarakan lebih komprehensif oleh Komisi B.
Hal mendasar yang direkomendasikan adalah perbaikan manajemen secara keseluruhan yang dimulai dengan penggantian Direktur Pelayanan, Operasional dan Teknik dengan yang lebih baik.
Mulai dari kondisi halte yang kotor, jumlah petugas di halte dan dalam bus, terminasi kerjasama dengan operator yang tidak mengikuti aturan, jam kerja berlebihan dan supir pindah rute, hingga perbaikan jalan di rute dan mesin bayar di halte.
Baca juga: Yahya Cholil Staquf ‘Libas’ Said Aqil Siradj di Muktamar ke-34 NU, Resmi Pimpin PBNU 2021-2026
“Akar persoalannya ada di Direksi, kemampuan mereka sudah maksimal dan perlu yang lebih baik. Malah ada yang tidak pernah mengelola operasional transportasi, lalu jadi Direksi transportasi untuk 12 juta penduduk DKI. Masalah moral hazard dengan mengambil hiburan yang tidak sesuai saat pandemi juga seharusnya jadi pertimbangan,” jelas Gilbert.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta mengganti direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyusul rentetan kecelakaan armada.
Bahkan satu kasus di antaranya mengakibatkan hilangnya nyawa sopir dan penumpang bus Transjakarta.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengatakan, sosok tiga direksi yaitu Direktur Pelayanan dan Pengembangan, Direktur Teknik dan Fasilitas serta Direktur Operasional harus dievaluasi.
Baca juga: Peran Penting Food Photography Tingkatkan Omzet Bisnis Kuliner Sehat
Sebab posisi ketiganya dianggap vital dalam memberikan pelayanan kepada penumpang.
Namun dari ketiga itu, Gilbert menyoroti posisi Direktur Pelayanan dan Pengembangan Transjakarta yang diisi Achmad Izzul Waro. Kata dia, Izzul tidak pernah memiliki rekam jejak sebagai pelaku di dalam bisnis transportasi.
“Bahwa dia sebagai LSM (lembaga swadaya masyarakat) ya silakan, tapi dalam hal memegang pelayanan tanpa rekam jejak yang benar saya tidak yakin uji kelayakan dan kepatutannya berjalan dengan baik,” kata Gilbert.
“Karena bisa jadi intervensi, lalu rekam jejak dia kan juga TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan),” lanjutnya.
Seperti diketahui, KNKT telah memberi tiga rekomendasi kepada PT Transjakarta untuk mencegah kecelakaan yang terjadi beberapa waktu lalu terulang kembali, pada Rabu (23/12/2021) lalu.
Baca juga: Menteri Agama: Selamat Natal 2021, Mari Terus Bergerak Memperkuat Persaudaraan
Pelaksana Tugas Ketua Sub Komite LLAJ KNKT, Ahmad Wildan mengatakan tiga rekomendasi itu merupakan hasil dari investigasi yang dilakukan selama satu pekan.
“Kata kunci perbaikan di Transjakarta ini ada tiga, pertama yang harus dilakukan manajemen ada quick win-nya,” kata Wildan, Rabu (22/12/2021).
Poin pertama berupa safety action atau quick win meliputi 11 langkah, seperti penerapan prosedur fit to work dan alkohol check (random) kepada pramudi sesaat sebelum bekerja.
Perbaikan fasilitas istirahat bagi pramudi, lalu upgrading pramudi secara berkala bertahap, pemeriksaan random penggunaan obat-obatan terlarang serta minuman keras pada pramudi.
Sistem manajeman keselamatan (SMK) Transjakarta yang disempurnakan baik internal dan eksternal bagi mitra dan pelaksanaan risk journey terhadap pramudi.
Baca juga: Keluar dari Penjara, Reza Bukan Biarkan Langkah Hidupnya Diatur Oleh Tuhan
Kemudian penugasan kembali petugas pembantu pramud, penugasan pengemudi langsir untuk menyediakan waktu istirahat bagi pengemudi utama, perbaikan skema rencana operasional.
Larangan penggunaan telepon seluler dan kegiatan lain yang bisa mengganggu konsentrasi pramudi bus Transjakarta maupun peningkatan supervisi di lapangan. “Kedua, ini yang paling penting bahwa lintasan Transjakarta kan di dalam koridor dan harus aman.
Sementara saat ini beberapa hazard (bahaya) dan risk (risiko),“ katanya.
Road hazard mapping (RHM) atau pemetaan bahaya dalam poin kedua ini dilakukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan.
Pemetaan dari BPTJ itu nantinya disampaikan ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta guna mencegah kembali timbulnya kasus kecelakaan melibatkan bus Transjakarta terulang dikemudian hari.
Baca juga: Ketegangan Terjadi Jelang Pemilihan Ketum PBNU antara Panitia dan Peserta Muktamar NU
"BPTJ ini membuat RHM apa yang harus dilakukan oleh Dishub DKI Jakarta, apa yang harus dilakukan Transjakarta," ungkapnya.
Sementara poin ketiga yang tidak kalah penting adalah PT Transjakarta direkomendasikan agar membentuk satu divisi baru untuk mengelola manajemen risiko.
Divisi itu bertugas memastikan sistem penjamin keselamatan itu tidak masalah serta mengaudit dan memastikan seluruh aspek keselamatan berjalan, termasuk penentuan sanksi terkait pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan.
"Satu slot departemen ini khusus menangani yang kedudukannya setingkat dengan direktorat atau dipimpin oleh seorang direktur di bawah direktur keamanan," ungkap Wildan.