Meski Kerap Disudutkan, Anies Baswedan Kucurkan Dana Hibah untuk PDIP Sebesar Rp 6,68 Miliar

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Anies Baswedan tahu bagaimana menghadapi lawan politik.

Pria berpenampilan kalem itu tak pernah frontal melawan lawan-lawan politiknya seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Anies terkenal tak mau gaduh, dia hanya fokus pada pekerjaannya.

Di sisa masa jabatannya sebagai Gubernur DKI, Anies pun ingin dikenang oleh lawan-lawan politiknya sebagai pemimpin yang baik dan bijaksana.

Nah, cara ‘lembut’ Anies adalah dengan membagi dana hibah untuk partai politik.

Baca juga: Nirina Zubir Berduka, Ayahnya Meninggal Dunia Setelah Derita Sakit Sejak Satu Tahun Lalu

Di akhir tahun 2021 ini Anies mengucurkan dana hibah bantuan keuangan kepada partai politik di Jakarta senilai Rp 27.255.145.000 atau sekitar Rp 27 miliar.

Serah terima dana parpol ini dilakukan secara simbolis di Balai Agung, Kompleks Balai Kota Jakarta, Rabu (22/12/2021).

Dalam sambutannya, Anies mengatakan bahwa dana ini berasal dari warga Jakarta yang diamanatkan untuk partai politik di ibu kota.

 “Kita berharap ini (bantuan keuangan) menjadi bekal bukan sekedar nilai rupiahnya tapi menandakan penyaluran langsung dari rakyat Jakarta untuk partai-partai politik di Jakarta. Sehingga partai politik di Jakarta dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi," kata Anies.

Sebagai informasi, besaran dana hibah yang diberikan kepada masing-masing parpol berbeda.

Besaran dana hibah tersebut disesuaikan dengan jumlah suara yang diterima saat pemilihan umum (Pemilu) 2019 lalu.

Baca juga: KPK Diminta Investigasi Kasus Dugaan Mafia Tanah Cakung

Untuk itu, dana hibah paling banyak diberikan kepada PDI Perjuangan yang meraup suara tertinggi pada Pemilu 2019.

Partai berlogo banteng itu mendapat hibah dari Anies sebesar Rp 6,68 miliar.

“Kalau berbicara tentang nilai tentu saja kebutuhan melampaui dari nilai tersebut. Tapi ini dimaknai bahwa ini adalah kewajiban yang berasal dari APBD, berasal dari pajak warga Jakarta, diputuskan bersama oleh eksekutif dan legislatif, yang secara resmi disalurkan kepada partai politik. Sehingga ini dipegang sebagai amanat bagi kita semua,” ujarnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berharap, pengelolaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai di Jakarta dapat menjadi rujukan bagi DPD/DPW partai di daerah lainnya.

"Kita semua berharap bahwa kondisi perpartaian di Jakarta bisa berkembang dengan baik. Kita berharap DPW/DPD yang ada di Jakarta menjadi percontohan bagi pengelolaan partai politik yang maju dan modern, karena kita berada dalam situasi di mana semua sumber daya tersedia dalam jangkauan," kata Anies.

Terakhir, Gubernur Anies juga berharap agar bantuan yang diberikan dapat dikelola dengan baik oleh partai politik, sehingga manfaat partai dapat lebih dirasakan masyarakat. 

Baca juga: Pemprov DKI Minta Warga Waspada Cuaca Ekstrem di Jakarta 23-24 Desember 2021

“Ini harapan kita dan kemunculan partai yang semakin maju, maka akan dirasakan oleh warganya. Konstituen elektoral pasti akan merasakan organisasi kepartaian tumbuh berkembang," tuturnya.

"Semoga ini (bantuan keuangan) bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dan menjadi kemaslahatan bagi semua,” sambungnya.

Untuk diketahui, pemberian dana parpol ini merupakan tindak lanjut Pasal 25 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 tahun 2018.

Aturan itu berisi tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Dalam Permendagri tersebut ditetapkan bahwa setelah bantuan keuangan disalurkan kepada partai politik melalui akun rekening resmi masing-masing partai politik, maka perlu dilakukan penyampaian tanda bukti penerimaan disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan tersebut oleh ketua dan bendahara Partai Politik di tingkat Provinsi bersama Gubernur atau Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Baca juga: Ayu Azhari Bawa Anak-Anak Berlibur ke Finlandia di Momen Nataru

Berikut rincian parpol penerima dana hibah:

1. PDI Perjuangan: Rp 6,68 miliar

2. Gerindra: Rp 4,67 miliar

3. PKS: Rp 4,58 miliar

4. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) : Rp 2,02 miliar

5. Demokrat: Rp 1,92 miliar

6. PAN; Rp 1,87 miliar

7. Nasdem: Rp 1,54 miliar

8. PKB: Rp 1,54 miliar

9. Golkar; Rp 1,50 miliar

10. PPP: Rp 884 juta

Padahal, Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono menyatakan pihaknya akan tetap kritis hingga Anies pensiun.

Menurut Gembong, pihaknya akan mencermati berbagai langkah politik Anies.

PDIP DKI pun bersiap untuk menguliti setiap janji program Anies sebagai Gubernur DKI, agar publik mengenal siapa itu Anies.

Menurut Gembong, program Anies yang bersentuhan langsung kepada masyarakat tidak berjalan optimal.

“Sebut saja normalisasi sungai, Rumah DP Nol, dan Oke-Oce. Tiga hal itu realisasinya tahun ini tetap jalan di tempat,” kata Gembong, Selasa (21/12/2021).

Hingga akhir tahun 2021, kata Gembong, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan normalisasi atau pun naturalisasi sungai sama sekali. Padahal program ini berdampak besar terhadap penanggulangan banjir Ibu Kota.

Dia menyayangkan, justru program sumur resapan yang menelan angaran hingga Rp 411 miliar pada tahun 2021 lalu pembangunannya tidak memperhatikan aspek teknis, sehingga menghancurkan fasilitas umum di lokasi tersebut.

Di sisi lain, terkait dengan Rumah DP 0 Rupiah hingga tahun 2021, hanya terealisasi 967 unit saja.

“Ini hanya mencakup 0,3 persen dari total target di RPJMD. Bahkan untuk program Oke-Oce yang diklaim berhasil oleh Gubernur DKI Jakarta, ternyata 281.812 UMKM yang diklaim berhasil dicetak tersebut adalah mereka yang sekedar mendaftar di website Jakpreuner. Dari total jumlah tersebut, baru sekitar 6.000 UMKM yang berhasil mendapatkan akses permodalan,” jelasnya.

Selain ketiga program tersebut, masih banyak program-program prioritas lainnya yang tidak dijalankan seperti Pembangunan LRT, rehabilitas total bangunan Sekolah

“Kami rasa, tahun 2021 ini Bapak Gubernur kehilangan fokus untuk mengejar pekerjaan rumah yang sudah kami sampaikan di tahun lalu, dan memilih untuk fokus terhadap hal-hal yang tidak substansial seperti Formula E,” Lanjut Gembong.

Selain memberikan catatan kepada eksekutif dalam laporan akhir tahun yang mengusung tema ‘Gotong Royong Menuju Pemulihan Jakarta’ ini, Fraksi PDI Perjuangan juga melaporkan kerja mereka selama satu tahun melalui wadah pameran fotografi.

Pameran ini dibuka untuk umum sejak Selasa (21/12/2021)  hingga tanggal Kamis (23/12/2021) di MBLOC Space.

Sementara itu, berdasarkan survei Indonesia Political Opinion (IPO), elektabilitas Anies menduduki posisi puncak dengan mendulang suara 21,3 persen.

Sementara itu secara mengejutkan elektabilitas Menparekraf Sandiaga Uno bertengger di posisi kedua dengan 13,8 persen, menggeser beberapa nama top survei yang selama ini dirilis, seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Adapun elektabilitas Ganjar Pranowo menurut hasil survei IPO berada di posisi berada di urutan ketiga dengan 11,6 persen. 

Sementara itu elektabilitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berada di urutan ke-6 dengan angka keterpilihan 7,5 persen.

Elektabilitas Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menguat dan mendekati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang konsisten berada di 5 besar tokoh nasional populer.

Berdasarkan survei terbaru IPO, Zulhas menempati urutan 7 dengan angka 4,2 persen, tepat di bawah Ridwan Kamil dengan angka keterpilihan 7,5 persen di urutan 6.

Sedangkan elite PDIP yang menjabat sebagai Ketua DPR RI Puan Maharani memperoleh 2,9 persen.

Survei IPO dilakukan pada periode 29 November-2 Desember 2021.

Pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), dan melibatkan 1.200 responden. Sampling error dalam survei ini sebesar 2,50 persen.

"Situasi ini menggambarkan jika popularitas di dunia maya, belum tentu sinergi dengan realitas di masyarakat secara umum," kata peneliti utama IPO Catur Nugroho dalam rilis surveinya, Sabtu (4/12/2021).

Catur mengatakan, bertahannya keterpilihan Zulhas di posisi tengah dapat mencerminkan apa yang terjadi di masyarakat, berbeda dari riuhnya media sosial.

Keterpilihan Zulhas juga disebut karena terjadinya keberhasilan konsolidasi di tingkat masyarakat.

Berbeda dengan keterpilihan Puan Maharani yang meski meningkat, tapi masih cukup tertinggal. Sedangkan Airlangga Hartarto justru cenderung menurun.

"Bisa saja apa yang terjadi di kelas masyarakat berbeda, antara riuhnya media sosial dengan riuhnya realitas."

"Sehingga Zulkifli Hasan mampu menembus perolehan kelas menengah, jauh lebih baik dibanding Puan Maharani atau Airlangga Hartarto," tandasnya.