Berita Nasional

Selain Gunakan Duit APBN, Proyek Kereta Cepat Juga Utang Rp 65 Triliun ke China, Siapa yang Bayar?

Toto Pranoto menjelaskan, PT KCIC adalah pihak yang akan bertanggung jawab terhadap utang kepada CDB, bukan Pemerintah Indonesia.

Editor: Feryanto Hadi
KCIC via Kompas.com
Desain Kereta Cepat Jakarta-Bandung.(Dok. PT KCIC) 

PKS mendesak dilaksanakannya investigasi penyebab meningkatnya anggaran hingga 27 triliun rupiah.

Pernyataan tersebut disampaikan politisi PKS, Mardani Ali Sera, kepada KompasTV, Sabtu (11/9/2021).

"Aneh terkait kereta cepat Jakarta-Bandung. Sudah ada tol, sudah ada kereta biasa, ada juga kereta cepat, dan sekarang membengkak. Perlu investigasi serius, ada apa dengan kereta cepat Jakarta-Bandung," ucap Mardani.

Mardani mengingatkan agar seluruh proyek strategis termasuk kereta cepat, harus mengedepankan kepentingan rakyat.

"Semua keputusan harus buat rakyat. Jangan sampai rakyat nanti menanggung karena kebijakan yang salah. Terkait dengan masuknya investor China, semua harus dikaji berbasis national interest. Kepentingan masyarakat utamanya," lanjutnya.

Baca juga: Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 8,9 Miliar, Yan Harahap: Selamat, Anda Makin Kaya di Masa Pandemi

Terakhir, Mardani berpesan agar kereta cepat tidak jadi proyek korupsi baru. 

"Jangan sampai ada pihak yang bermain. Apalagi mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bongkar apa yang terjadi. Kenapa anggaran bengkak di kereta cepat Jakarta-Bandung," pungkasnya.

Artikel ini tayang di Kompas.tv

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved