Breaking News:

Pengawasan DPRD DKI Dinilai Melempem, JPS Desak BPPBJ Evaluasi Adhi Karya

Direktur Eksekutif JPS, M Syaiful Jihad, kini meminta keseriusan Komisi E DPRD DKI dan pimpinan dewan menyelesaikan kasus tersebut.

Warta Kota/Istimewa
Mohammad Syaiful Jihad, Jakarta Public Service (JPS). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Robohnya bangunan di SMAN 96 Jakarta Barat terus menuai kritik. 

Salah satu bangunan di gedung tersebut diketahui roboh saat tengah dilakukan rehab total pada 17 November 2021.  

Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad, kini meminta keseriusan Komisi E DPRD DKI dan pimpinan dewan menyelesaikan kasus robohnya bangunan SMAN 96. 

"Hingga kini DPRD DKI sebagai lembaga pengawas diam saja. Hanya gertak sambal akan mem-black list atau evaluasi kerjaan Adhi Karya. Sampai sekarang Dinas Pendidikan juga diam saja," kata Syaiful di Jakarta, Senin (6/12).

Baca juga: Mogok Kerja Buruh di Banten Karena Tolak UMP 2022, Dapat Timbulkan Masalah Baru 

Aktivis ini menilai, kasus robohnya bangunan SMAN 96 Cengkareng, Jakarta Barat sangat membahayakan siswa jika tidak ada evaluasi. Khususnya, pekerjaan yang sedang digarap oleh Adhi Karya. "Kami minta dewan jangan hanya gertak. Setelah itu, hilang. Buktikan, evaluasi semua kerjaan Adhi Karya," beber Syaiful.

"Saya ingatkan. Adhi Karya sedang mengikuti lelang pembangunan sampah di Bantargebang, Bekasi, dengan anggaran sekitar Rp900 miliar. Kami sulit percaya dengan Adhi Karya. Wong bangunan aja roboh. Kami minta Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) evaluasi Adhi Karya," sambung dia.

Syaiful juga mendorong, evaluasi dan audit pekerjaan yang dilakukan Adhi Karya tersebut. "Saya akan minta pemprov untuk evaluasi semua pekerjaan Adhi Karya. Warga Jakarta sulit mengharapkan dari wakilnya di DPRD DKI," jelas dia.

Baca juga: Kunjungi Desa Wisata Detusoko, Sandiaga Uno Bantu Alat Kerja Pengrajin Lampu Hias

Dia menegaskan, evaluasi dan audit terhadap Adhi Karya sangat wajar karena baru tahap pembangunan saja gedung sudah roboh. Bagaimana kontraktor besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa seperti itu. "Saya hanya minta tinjau ulang dan evaluasi. Kalau memang tidak bisa ya, black list, kok repot. Akan ada yang turun ke jalan jika tak ada tindak lanjut," pungkas Syaiful.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdik DKI Sabudiyono menjelaskan banyaknya tahap yang harus dilaksanakan prakonstruksi sebelum rehab gedung SMAN 96 Jakarta mulai berjalan, sehingga sisa waktu pembangunan hanya 3,5 bulan.

"Tahapannya kalau yang pertama kan basic design, lalu manajemen kontruksi (MK), baru kita lakukan lelang fisik ya. Jadi harus melewati beberapa tahapan dulu," katanya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved