Ahmad Basarah: Ekstremisme Agama Lahirkan Politik Anti Semua, Kecuali pada Keyakinan Sendiri

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Klaim kemenangan ideologi liberalisme-kapitalisme semakin memicu pandangan dan tindakan radikalisme dan ekstremisme, yang dikonstruksikan atas interpretasi agama secara sempit di tengah masyarakat.

Hal ini tidak hanya menyebabkan munculnya eksklusivisme dalam hubungan sosial, tetapi juga melahirkan berbagai tindakan kekerasan dan agresi terhadap kelompok masyarakat lain.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Ahmad Basarah dalam pidatonya pada pembukaan Kongres IV PA GMNI di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (6/12/2021).

Baca juga: Surati KSAD Minta Dikawal Prajurit TNI, Ini Alasan Legislator Nasdem Hillary Brigitta Lasut

"Ekstremisme agama ini melahirkan ‘politik antisemua’, kecuali pada kelompok dan keyakinan mereka sendiri."

"Mereka menolak dan memusuhi sistem sosial yang multikultural, Pancasila, NKRI, hingga pemerintahan yang menjalankan mandat rakyat yang dipilih secara demokratis."

"Tapi anehnya, sebagian mereka juga menerapkan standar ganda dengan memanfaatkan demokrasi, HAM dan kemajuan teknologi informasi serta media sosial itu sendiri, untuk mewujudkan cita-cita perjuangannya," tutur Basarah.

Baca juga: Usai Sosialisasi, Delapan Mantan Pegawai KPK Ogah Jadi ASN Polri, 4 Oang Belum Kasih Keputusan

Secara manipulatif, menurut Basarah, kelompok ini memanfaatkan hak konstitusional warga negara untuk berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan, dan tulisan.

Tujuannya, untuk mendiskreditkan dan mendeligitimasi pemerintahan yang konstitusional.

"Strategi kudeta merangkak konstitusional ini secara perlahan tapi pasti, jelas menargetkan kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia di kemudian hari."

Baca juga: Anggap Kapolri Berniat Serius Berantas Korupsi, Novel Baswedan Terima Tawaran Jadi ASN Polri

"Dengan meracuni alam pikir bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila," papar Basarah.

Basarah juga menyoroti nafsu berkuasa dengan jalan pintas berkelindan, dengan kecepatan arus teknologi informasi yang terjadi akhir-akhir ini.

Persilangan keduanya, kata Basarah, membuat atmosfer politik Indonesia dipenuhi oleh polusi hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian baik terhadap individu maupun golongan.

Baca juga: Mahfud MD: Kenapa Masih Banyak Korupsi? Mungkin Namanya Demokrasi, tapi Praktiknya Oligarki

"Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, dan Pilpres 2019, adalah contoh konkret untuk menemukan derasnya praktik politik yang semakin menjauh dari etika dan adab bangsa kita."

"Sebagai bangsa yang menjunjung nilai-nilai ketimuran," beber Wakil Ketua MPR ini.

Kemajuan teknologi informasi, lanjutnya, selain membawa manfaat bagi peradaban bangsa dan umat manusia, juga membawa dampak yang mengkhawatirkan bagi para generasi penerus bangsa di masa depan.

Baca juga: Kontak Tembak di Intan Jaya, Satgas Nemangkawi Tewaskan Satu Anggota KKB

Sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik menunjukkan 52 persen atau 145 juta penduduk Indonesia hingga 2020 merupakan generasi Z (1997-2012) dan generasi Milenial (1981-1996).

"Salah satu karakter dari generasi ini kehidupan mereka sangat lekat dan tidak dapat dipisahkan dari media sosial."

"Survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menemukan bahwa usia 15-19 tahun merupakan pengakses internet terbesar."

Baca juga: Wakil Ketua KPK: Jika Tak Mau Laporkan Harta Kekayaan, Lebih Baik Berhenti Jadi Pejabat Publik

"Generasi muda inilah yang rentan terhadap paparan ideologi-ideologi transnasional melalui internet dan media sosial," urai Basarah.

Kongres yang berlangsung hybrid (fisik dan virtual) ini mengusung tema “Nasionalisme Menjawab Tantangan Zaman”.

Kongres dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui konferensi video dari Istana Negara, Jakarta Pusat. (Chaerul Umam)