Pendemo Bertopeng Geruduk Kantor Anies, Desak Praktik Maladministrasi Perizinan Usaha Dibasmi

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak untuk membersihkan praktik maladministrasi perizinan usaha. Praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat Ibu Kota.

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bersatu (AMPB) meminta Anies untuk membersihkan mafia-mafia perizinan.

Hal itu mereka ungkapkan saat menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Selasa (30/11/2021) siang.

Koordinator lapangan AMPB Syaikora Zein mengatakan, aksi mereka untuk menyikapi beredarnya fakta-fakta di lapangan mengenai pelanggaran peraturan oleh Pemprov DKI.

Baca juga: Diduga Bela Diri, Polisi yang Tembak Pria di Bintaro Belum Ditetapkan Tersangka

Terutama terkait pendirian izin usaha ilegal yang menimbulkan polemik di masyarakat.

“Kami menemukan fakta bahwa ada beberapa usaha yang mendapat penolakan warga setempat. Termasuk juga mendirikan usaha di jalur hijau yang secara prinsip merupakan jalur publik,” ujar Syaikora saat berunjuk rasa di Balai Kota.

Dia menduga, keluarnya izin usaha ini karena hasil kongkalikong pemilik usaha dengan oknum aparat Pemprov DKI untuk memuluskan perizinan.

Baca juga: Donasi untuk Beli Rumah Gala Sky Hampir Rp1 Miliar, Doddy: Saya sebagai Kakeknya Miris dan Malu

Salah satunya adalah kafe yang berada di wilayah pesisir di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

“Kami mendesak Anies Baswedan dan DPRD untuk memeriksa perizinannya, kalau memang tidak ada izin, harus segera ditutup secara permanen,” tegasnya.

Pemprov DKI, lanjutnya, harus menegakkan aturan hukum yang berlaku yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Jo.

Baca juga: Korban Penembakan di Bintaro Kuntit Orang dari Sentul, Sempat Ribut dengan Polisi sebelum Didor

UU Ciptaker klaster Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pasal 1 Ayat (11) dan Pasal 6 Ayat (4).

Kemudian Pasal 29 UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang setta Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. 

Ombudmas soroti izin usaha bodong

Marak Izin Usaha Pertambangan diduga bodong membuang Ombudsman RI tak tinggal diam.

Rencananya, Ombudsman RI akan memangil Kementerian ESDM hingga Kejaksaan Agung mengenai hal tersebut.

Pemanggilan Kementerian ESDM dan Kejaksaan Agung dampak maraknya IUP bodong, dibenarkan Hery Susanto selaku Komisioner Ombudsman RI.

Ia mengatakan IUP bodong tersebut bermodus legalitas lewat putusan Pengadilan Negeri.

"Kami akan lakukan evaluasi dan monitoring. Kita akan panggil pihak Kementerian ESDM dan Kejaksaan," kata Hery dikutip saat mhadiri diskusi bertajuk Peran Legal Opini Kejaksaan Dalam Legalisasi IUP, Sabtu (20/11/2021).

Ia menjelaskan, kasus izin tambang bodong mencuat karena diungkap oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh.

Kasus itu terungkap dalam rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kata Pangeran, setidaknya di Kalimantan Selatan ditemukan dugaan 20 IUP bodong dengan modus legalitas lewat Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Dua IUP diantaranya PT DMC dan PT DPO.

Saat ini, kedua perusahaan tersebut diakui oleh Kementerian ESDM, dan diregister dalam sistem data perusahaan tambang atau Minerba One Data Indonesia (MODI).

Baca juga: Nasib Pilu Istri Polisi di Tangerang, Diusir dari Rumah Mewahnya gegara Tak Mampu Nyicil Utang

"Kami menyayangkan sikap ESDM yang merasa bangga dengan keberhasilan MODI lewat legal opinion," beber Hery.

Selain dua perusahaan itu, izin lain dari 20 IUP diduga bodong tersebut yaitu PT STP, yang konsesinya menindih PT AZS.

Namun kasusnya tersebut dapat diselesaikan oleh AZS melalui jalur hukum dan administrasi .

Saat dikonfirmasi, Manager Eksternal AZS membenarkan area konsesi perusahaannya diduga sempat diserobot oleh seorang berinisial SP

Baca juga: FAKTA Miris Tiga Remaja SMP Jadi Budak Nafsu Hidung Belang, Pasrah saat Digrebek di Kamar Wisma

Diduga SP memalsukan surat izin dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilegalkan oleh Pengadilan Negeri.

"Kita sudah dapat penjelasan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Biro Hukum di Tanah Bumbu."

"Jelas (SP) dibilang IUP bodong, tidak punya Amdal masuk kawasan kami," ujarnya.