Breaking News:

Kriminalitas

Kasus Berlanjut, Luhut & Erick Thohir Terancam 12 Tahun Penjara Atas Kasus Dugaan Kolusi & Nepotisme

Kasus Berlanjut, Luhut & Erick Thohir Terancam 12 Tahun Penjara Atas Kasus Dugaan Kolusi & Nepotisme. Berikut Selengkapnya

Penulis: Desy Selviany | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota/ Desy Selviany
Ketua Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule di Mapolda Metro Jaya, Senin (29/11/2021) 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI - Kasus kolusi dan nepotisme yang diduga dilakukan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, Erick Thohir terus didalami pihak Kepolisian.

Keduanya terancam 12 tahun penjara.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule merujuk Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Pasal 2 terkait nepotisme dan kolusi yang dilakukan penyelenggara negara.

Baca juga: Fatia Memberikan Klarifikasi Tertulis Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik Luhut Binsar Pandjaitan

Baca juga: Diperiksa Polisi, Haris Azhar Ungkap Kronologi Konten Youtube yang Seret Luhut Binsar Pandjaitan

Baca juga: Ribuan Demonstran Desak Jokowi Periksa Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto

"Jelas kolusi dan nepotisme adalah perbuatan melawan hukum yang ada sanksi pidana jelas diatur dan tegas," kata Iwan di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (29/11/2021).

Iwan berujar bahwa jika Luhut dan Erick Tohir terbukti melanggar pasal tersebut maka keduanya terancam pidana hingga 12 tahun penjara.

"Kalau di Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 ada ancaman pidana terhadap kolusi dan nepotisme yakni minimal 2 tahun maksimal 12 tahun," jelasnya.

Selain itu, Luhut dan Erick Thohir juga terancam denda minimal Rp 200 juta maksimal Rp 1 miliar.

BERITA VIDEO: Luhut Binsar Pandjaitan Tutup Pintu Maaf Untuk Haris Azhar

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN dipolisikan, karena dugaan kolusi dan nepotisme dalam kebijakan PCR.

Pihak pelapor Ketua Majelis ProDem Iwan Sumule mengatakan laporannya akhirnya diterima Polda Metro Jaya pada Selasa (16/11/2021).

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved