ICW: Mestinya Edhy Prabowo Dihukum 20 Tahun Penjara, Denda Rp1 Miliar, dan Cabut Hak Politik 5 Tahun

Namun, bagi ICW, hukuman itu belum cukup memberikan efek jera kepada Edhy Prabowo.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
PT DKI Jakarta memperberat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu, dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang menambah hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara.

Namun, bagi ICW, hukuman itu belum cukup memberikan efek jera kepada Edhy Prabowo.

"Mestinya pada tingkat banding, hukuman Edhy diubah menjadi 20 tahun penjara.

Baca juga: Jokowi: Saya Sedih, Posisi Kita Makin Dihormati oleh Negara Lain, tapi di Negara Sendiri Dikerdilkan

"Dendanya dinaikkan menjadi Rp1 miliar, dan hak politiknya dicabut selama 5 tahun," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Jumat (12/11/2021).

Ada sejumlah alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memenjerakan Edhy Prabowo selama 20 tahun.

Pertama, urai Kurnia, Edhy Prabowo melakukan kejahatan korupsi saat menduduki posisi sebagai pejabat publik.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 11 November 2021: 435 Orang Positif, 470 Pasien Sembuh, 16 Meninggal

Kedua, praktik korupsi suap ekspor benih lobster terjadi saat Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19.

Ketiga, hingga proses banding, Edhy Prabowo tidak kunjung mengakui perbuatannya.

Putusan banding ini, menurut Kurnia, selain mengonfirmasi kekeliruan putusan tingkat pertama, juga menggambarkan betapa rendahnya tuntutan yang dilayangkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Edhy Prabowo.

Baca juga: Surya Paloh: Kalau Saja Konstitusi Tidak Membatasi Masa Jabatan Presiden Hanya Dua Kali

"Bagaimana tidak? Pasal yang digunakan oleh KPK sebenarnya memungkinkan untuk menjerat Edhy hingga hukuman maksimal, namun pada faktanya hanya 5 tahun penjara," tuturnya.

Ke depan, Kurnia mengatakan, jika Edhy Prabowo mengajukan kasasi, penting bagi Komisi Yudisial (KY) mengawasi proses persidangan tersebut.

"Jangan sampai putusan kasasi nanti meringankan kembali hukuman Edhy Prabowo dengan alasan yang mengada-ngada," ucapnya.

Baca juga: Legislator PDIP: Relawan Capres Aset Elektoral yang Harus Dikelola dengan Baik

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding Edhy Prabowo.

Artinya, PT DKI Jakarta memperberat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu, dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved