Pembebasan Lahan Terus Berlanjut, Sasar 118 Bidang Lahan di Bantaran Sungai Ciliwung

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) menyatakan, Pemprov DKI Jakarta masih melanjutkan proyek pembebasan 118 bidang lahan di Sungai Ciliwung.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan, pemerintah berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk proyek tersebut.

Pemerintah daerah bertugas membebaskan lahan warga di empat kelurahan yaitu Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan dan Balekambang.

Sedangkan BBWSCC fokus pada pengerjaan fisik, dari pengerukan sedimentasi lumpur hingga pemasangan sheetpile di pinggir sungai.

“Itu masih berporses, pembebasan lahan kan masih dilakukan. Setiap tahun teman-teman tahu ada anggaran yang sudah disiapkan dan dianggarkan di Dinas SDA (Sumber Daya Air),” ujar Ariza di Balai Kota DKI pada Rabu (10/11) malam.

Mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini mengakui, ada beberapa mata anggaran yang memang dibatalkan dalam proyek ini.

Namun dia memastikan beberapa di antaranya tetap berjalan, hanya saja Ariza tak merinci pembebasan lahan yang dimaksud.

Baca juga: Wagub DKI Minta Legalitas Tanah Milik Warga di Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung Diperiksa

“Tidak semua dibatalkan, kan ada yang tidak batal atau tetap dilaksanakan. Tahun ini prohresnya tetap berjalan, mudah-mudahan di bulan November-Desember ada penambahan,” katanya.

Hal itu dikatakan Ariza berdasarkan laporan dari Dinas SDA DKI Jakarta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Jadi ada yang sudah dilaporkan oleh Dinas SDA bahwa ada lahan terkait normalisasi yang sedang berjalan. Pembayaran sampai dengan akhir Desember,” jelasnya.

Penanganan Covid-19

Disebutkan, Pemprov DKI Jakarta awalnya berencana membebaskan 118 bidang lahan di Kali Ciliwung pada 2020 untuk proyek normalisasi.

Pembebasan lahan itu tersebar di empat kelurahan, yaitu Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan dan Balekambang.

Namun duit yang bersumber dari APBD itu terpaksa tertunda karena dialihkan untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19.

Pembebasan 118 bidang tanah itu membutuhkan biaya Rp 160 miliar, sesuai hitungan nilai jual objek pajak (NJOP) pada 2019.