Bawa Bukti Kliping Majalah, Prima Laporkan Luhut dan Erick Thohir ke KPK Soal Dugaan Bisnis Tes PCR

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

"Kami ingin melaporkan desas-desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR."

"Terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir," ucap Ketua Umum Prima Alif Kamal di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/11/2021).

Bukti dugaan Luhut dan Erick terlibat bisnis tes PCR, hanya bermodalkan pemberitaan di sebuah majalah.

Alif mengatakan pihaknya belum memiliki bukti sendiri.

"Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal."

"Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap ini, panggil aja itu Luhut, panggil aja itu Erick."

"Agar kemudian KPK klir menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini."

Menurut Alif, data lain terkait dugaan Luhut dan Erick bermain di bisnis tes PCR seharusnya dicari KPK.

Kliping majalah dinilai cukup sebagai bukti awal dari Prima.

"Nanti bukti-bukti itu pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami," ucap Alif.

KPK diharap mempelajari kliping majalah yang dibawa Prima.

Lembaga antirasuah diharap tidak meremehkan laporan mereka hanya karena buktinya dari pemberitaan.

"Kami minta KPK untuk mengklarifikasi berita beredar sesuai aturan pengadaan barang dan jasa," harap Alif.

Klarifikasi Luhut

Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan dirinya tak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis PT Genomik Solidaritas Indonesia.

Hal itu ditegaskan Luhut, menyangkut dugaan dirinya mendapat keuntungan lewat bisnis tes PCR Covid-19.

"Saya ingin menegaskan beberapa hal lewat tulisan ini."

"Pertama, saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia," tulis Luhut melalui unggahan di media sosial Instagram @luhut.pandjaitan, Kamis (4/11/2021).

Luhut menambahkan, pada masa-masa awal pandemi tahun lalu, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19 untuk masyarakat.

GSI (PT Genomik Solidaritas Indonesia) ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham.

"Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial, sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan secara gratis," tambah Luhut.

Ia juga menyebut, partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekan dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain, yang sepakat bersama-sama membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar.

"Bantuan melalui perusahaan tersebut merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal," terangnya.

Luhut pun menjelaskan alasannya tak menggunakan nama yayasan.

Menurutnya, memang bantuan yang tersedia berasal dari perusahaan, dan memang tidak ada yang disembunyikan di situ.

Kedua, lanjut Luhut, hingga saat ini tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya.

Luhut menyebut, keuntungan GSI justru banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan tenaga kesehatan di garda terdepan, termasuk di RSDC Wisma Atlet.

"Saya juga selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan, sehingga dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan."

"Pun ketika kasus menurun awal September lalu, saya juga yang meminta agar penggunaan antigen dapat diterapkan pada beberapa moda transportasi, yang sebelumnya menggunakan PCR sebagai persyaratan utama," papar Luhut.

Ia juga mengatakan, pemberlakuan aturan PCR yang diberlakukan kemarin, karena melihat adanya peningkatan risiko penularan akibat peningkatan mobilitas di Jawa-Bali dan penurunan displin protokol kesehatan.

"Sejujurnya saya tidak pernah terbiasa untuk melaporkan atau menunjukkan segala bentuk perbuatan yang bersifat donasi seperti ini."

"Karena bagi saya jika tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu," tulisnya lagi.

Namun, Luhut berkesimpulan harus menjelaskan dengan detail sesuai fakta yang ada, dikarenakan ada disinformasi yang efeknya tidak hanya menimbulkan kegaduhan.

Tetapi, juga memunculkan ketakutan bagi mereka yang punya niat tulus dan semangat solidaritas tinggi untuk melihat negeri ini bangkit lalu pulih dari pandemi.

"Saya terus berharap agar semangat solidaritas yang digalang oleh berbagai pihak untuk menanggulangi pandemi, bisa bermanfaat bagi pulihnya NKRI."

"Dan bukankah itu semua harapan kita bersama selama ini?" Paparnya.

Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan informasi dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di kabinet, dalam pengadaan alat kesehatan untuk penanganan pandemi.

Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto, mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19, baik PCR maupun antigen.

Dalam Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama, yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Edy menerangkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir, yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir. (Ilham Rian Pratama/Fransiskus Adhiyuda)